Waspada, Phishing Mengatasnamakan Insentif Guru Rp5 Juta Beredar di Facebook

Sebuah tautan yang mengklaim sebagai portal pendaftaran insentif Rp5 juta bagi guru honorer dan aparatur sipil negara (ASN) ternyata hanya jebakan phishing. Beredar luas di Facebook sejak 21 Mei 2026, link tersebut mengarahkan pengguna ke halaman formulir digital yang meminta data pribadi seperti provinsi dan nomor Telegram.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan tegas membantah adanya program insentif senilai Rp5 juta. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha, mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada pesan atau tautan mencurigakan yang mengatasnamakan kementerian. "Phishing adalah upaya penipuan untuk mencuri data pribadi seperti password, OTP, atau informasi keuangan," ujarnya di Jakarta, Senin (1/9/2025).

Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa klaim tersebut merupakan varian dari modus penipuan serupa yang sebelumnya menyasar bantuan insentif guru non-ASN sebesar Rp2,1 juta. Kemendikdasmen telah mengidentifikasi beberapa domain palsu yang aktif melakukan phishing, antara lain daftar.form-gtkdikdasmen.com, layanan.form-gtkdikdasmen.com, intensif.gtk-dikdasmen.com, dan intensif.gtkdikdasmen.com. Domain-domain ini dirancang untuk mencuri data pribadi pengunjung.

Bagi para guru dan ASN di Indonesia, penting untuk memahami bahwa satu-satunya kanal resmi informasi terkait bantuan insentif dan subsidi upah adalah Info GTK di laman https://info.gtk.dikdasmen.go.id/. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, sebelumnya mengumumkan kenaikan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu per bulan mulai 2026—naik Rp100 ribu dari tahun sebelumnya. Namun, pencairan dilakukan langsung ke rekening guru yang terdaftar di Dapodik, bukan melalui tautan sembarangan.

Kemendikdasmen juga memberikan tips agar terhindar dari jeratan phishing: selalu periksa alamat email atau nomor pengirim, jangan klik tautan mencurigakan, aktifkan verifikasi dua langkah, dan simpan data pribadi hanya di aplikasi resmi. Langkah-langkah sederhana ini dapat mencegah kebocoran data yang berujung pada kerugian finansial.

Fenomena ini mengingatkan kembali pada maraknya penipuan digital yang mengincar kelompok rentan seperti tenaga pendidik. Dengan semakin canggihnya modus phishing, kewaspadaan menjadi benteng utama. Pertanyaan yang kini mengemuka: akankah pemerintah dan platform media sosial memperketat pengawasan terhadap konten penipuan yang menyasar kepentingan publik?