Wapres Gibran Terima 15 Mahasiswa di Tengah Gelombang Protes Ekonomi

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima langsung 15 perwakilan mahasiswa dari berbagai aliansi di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026) sore. Langkah ini diambil setelah massa aksi sempat tertahan oleh barikade pagar besi polisi di kawasan Patung Kuda.

Para mahasiswa yang mayoritas berasal dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas MH Thamrin itu memasuki area Istana Wakil Presiden sekitar pukul 17.20 WIB. Sebelum bertemu Gibran, mereka menjalani pemeriksaan ketat, termasuk pemindaian X-Ray, sementara awak media hanya diperbolehkan menunggu di halaman.

Aksi unjuk rasa yang digelar sejak siang hari ini merupakan bagian dari gerakan yang dikoordinasikan oleh Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (Perisai). Aliansi ini menghimpun sejumlah organisasi, antara lain Front Mahasiswa Nasional (FMN), GMNI Jakarta Selatan, KABMU UNAS, KBM UT Jakarta, Sentral Perjuangan Pemuda, Aliansi Cipayung Plus Jakarta Barat, GMNI Jakarta Pusat, dan GMNI Depok.

Ketua Umum FMN, Muhammad Rizaldy, menjelaskan bahwa aksi dimulai dengan long march dari titik kumpul menuju Bundaran HI sekitar pukul 14.00 WIB. "Kami bergerak bersama di bawah satu koalisi besar untuk menyuarakan tuntutan yang kami sebut 'Tuntutan 11+9'," ujarnya.

Dalam pertemuan yang masih berlangsung hingga berita ini diturunkan, para mahasiswa menyampaikan 20 poin tuntutan yang menyoroti berbagai isu strategis. Selain tuntutan spesifik terkait ekonomi dan kesejahteraan buruh, terdapat sembilan tuntutan umum yang mencakup masalah agraria, pendidikan, hak asasi manusia, dan demokrasi.

Pertemuan ini menjadi sorotan karena menunjukkan adanya celah dialog antara pemerintah dan mahasiswa di tengah meningkatnya keresahan publik atas kondisi ekonomi. Para pengamat menilai langkah Gibran menerima perwakilan mahasiswa merupakan upaya meredakan ketegangan, namun efektivitasnya masih dipertanyakan mengingat tuntutan yang diajukan bersifat struktural.

Bagi pembaca di Indonesia, peristiwa ini mengingatkan pada dinamika hubungan eksekutif dan gerakan mahasiswa yang kerap menjadi barometer tekanan politik. Ke depannya, publik akan menanti apakah pertemuan ini akan menghasilkan kebijakan konkret atau sekadar menjadi agenda seremonial belaka.