Lai Ching-te Desak Beijing Hentikan Ancaman Militer: Taiwan Siap Bela Diri Tanpa Provokasi

Pemimpin Taiwan, Lai Ching-te, secara terbuka mendesak China untuk secara resmi meninggalkan opsi penggunaan kekerasan terhadap pulau yang diperintah sendiri itu, seraya menegaskan bahwa Taipei siap menjalin kerja sama dengan Beijing atas dasar kesetaraan dan martabat. Dalam konferensi pers dengan media internasional di Taipei, Kamis (19/6), Lai juga meminta China menghentikan pengerahan militer di Selat Taiwan, Laut China Timur, dan Laut China Selatan, serta mengajak Jepang, Filipina, dan negara Indo-Pasifik lainnya untuk bersama-sama menjaga perdamaian kawasan.

Pernyataan Lai menandai eskalasi retorika di tengah meningkatnya ketegangan lintas selat sejak ia menjabat pada 2024. Beijing selama ini menganggap Lai sebagai separatis dan mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, tanpa mengecualikan penggunaan kekuatan untuk menyatukannya. Namun, Lai menekankan bahwa komitmen Taiwan untuk mempertahankan keamanan, gaya hidup demokratis, dan penolakan terhadap reunifikasi dengan China daratan "tidak boleh dianggap sebagai provokasi terhadap China atau sebagai pembuat onar di kawasan."

Lai juga menyatakan kesiapan Taiwan untuk berbagi beban pertahanan kolektif dengan komunitas internasional. "Kuncinya adalah Taiwan tidak boleh menyimpang dari jalur memperkuat kemampuan pertahanan diri, dan tidak boleh memperlambat langkahnya," ujarnya. Ia menyoroti pentingnya menjaga kecepatan modernisasi militer di tengah tekanan Beijing yang terus meningkat.

Diplomasi pertahanan Taiwan mendapat sorotan setelah pernyataan Presiden AS Donald Trump dalam wawancara televisi usai kunjungannya ke Beijing bulan lalu. Trump mengatakan persetujuan paket senjata bergantung pada China, menyebutnya sebagai "alat tawar yang sangat baik." Pernyataan itu memicu kecemasan di Taiwan dan sekutu AS lainnya bahwa Washington bersikap fleksibel terhadap komitmen keamanan jangka panjang demi kesepakatan dengan Beijing. Lai berharap paket tersebut "dapat disetujui secepat mungkin" dan akan terus menjalin kontak erat dengan Washington.

Dalam pidatonya, Lai menuduh China memiliki tujuan ekspansionis, dengan kapal-kapalnya memasuki zona ekonomi eksklusif Taiwan, Jepang, dan Filipina dengan dalih penegakan hukum. Ia mendesak negara-negara kawasan untuk berbagi tanggung jawab melalui pertahanan kolektif agar "tidak dipecah dan dikuasai" oleh China. Seruan ini relevan bagi Indonesia, yang juga memiliki kepentingan di Laut China Selatan dan rentan terhadap aktivitas China di zona ekonomi eksklusifnya. Jakarta perlu mencermati dinamika ini karena dapat mempengaruhi stabilitas regional dan kebijakan luar negeri Indonesia yang non-blok namun pragmatis.

Lai juga menyoroti tantangan bersama Taiwan dan Jepang dari aktivitas "gray-zone" China yang tidak sampai pada serangan bersenjata, seperti disinformasi dan perang kognitif. Ia berharap kedua pihak dapat memperkuat kerja sama melindungi infrastruktur kritis dan meningkatkan keamanan ekonomi. "Dengan memperdalam kerja sama di bidang semikonduktor, kecerdasan buatan, keamanan siber, drone, dan komputasi kuantum, kedua pihak dapat membantu membangun rantai pasok demokratis yang tepercaya dan tangguh, yang sangat bermanfaat bagi Taiwan dan Jepang," kata Lai.

Ke depan, pertanyaan mendasar adalah apakah AS akan tetap konsisten dengan komitmen keamanannya di kawasan, atau justru menggunakan Taiwan sebagai alat tawar dalam negosiasi dengan China. Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat bahwa ketegangan di Selat Taiwan dapat berdampak langsung pada rantai pasok global dan stabilitas keamanan di Indo-Pasifik, sehingga diperlukan kewaspadaan dan diplomasi yang cermat.