BI dan China Teken Kerja Sama Moneter, DPR: Rupiah Makin Kuat Tanpa Dolar AS
Baca dalam 60 detik
- Bank Indonesia dan China sepakat memperluas kerja sama bilateral currency swap dan transaksi mata uang lokal, mencakup Hong Kong.
- Kesepakatan ini memungkinkan transaksi perdagangan Indonesia-China menggunakan rupiah atau yuan, mengurangi ketergantungan pada dolar AS.
- QRIS lintas batas juga diintegrasikan, memudahkan pembayaran digital antara pengusaha kedua negara.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan apresiasi terhadap langkah terbaru Bank Indonesia (BI) yang memperkuat nilai tukar rupiah melalui perluasan kerja sama moneter dengan China. Kesepakatan itu mencakup Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dan Local Currency Transaction (LCT) yang kini diperluas hingga mencakup Hong Kong.
Perjanjian tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur People's Bank of China (PBOC) Pan Gongsheng di Shanghai pada Kamis (11/6). Selain itu, nota kesepahaman dengan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) turut diteken oleh Chief Executive HKMA Eddie Yue. Langkah ini dinilai sebagai strategi konkret untuk mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan bilateral.
Menurut Dasco, kesepakatan ini memungkinkan transaksi antara Indonesia, China daratan, dan Hong Kong dilakukan langsung menggunakan rupiah atau yuan, tanpa harus melalui dolar AS. "Ini terobosan yang sangat penting mengingat nilai transaksi perdagangan Indonesia-China mencapai US$ 154,5 miliar pada 2025," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6).
Integrasi sistem pembayaran juga menjadi bagian penting dari kerja sama ini. Dasco menjelaskan bahwa QRIS lintas batas antara Indonesia dan China telah disepakati, sehingga pengusaha dari kedua negara dapat melakukan transaksi menggunakan kode QR. Saat ini, sebanyak 191 penyedia layanan di China dan 24 di Indonesia telah terhubung dalam sistem tersebut.
Bagi Indonesia, langkah ini memiliki implikasi strategis jangka panjang. Dengan berkurangnya ketergantungan pada dolar AS, risiko fluktuasi nilai tukar dapat ditekan, terutama dalam transaksi ekspor-impor. Selain itu, penggunaan mata uang lokal diharapkan memperkuat stabilitas rupiah dan mendorong efisiensi biaya transaksi. Para analis menilai bahwa kerja sama ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas adopsi mata uang lokal di kawasan Asia Tenggara.
Namun, tantangan tetap ada. Meskipun BCSA dan LCT memudahkan transaksi, implementasi di lapangan membutuhkan koordinasi perbankan dan kesiapan pelaku usaha. Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada volume transaksi yang benar-benar beralih ke mata uang lokal serta stabilitas politik dan ekonomi kedua negara.
