BPD Genjot Kredit ke Sektor Prioritas Pemerintah: Kopdes hingga Makan Bergizi Gratis

Di tengah tekanan suku bunga yang masih tinggi dan pelemahan nilai tukar rupiah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) tetap agresif menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah. Bank Maluku Malut, misalnya, mencatat pertumbuhan kredit sebesar 13% secara tahunan hingga Mei 2026, dengan fokus utama pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perumahan murah.

Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung program unggulan pemerintah pusat dan daerah. Dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2026, bank tersebut mengalokasikan penyaluran kredit ke Koperasi Desa Merah Putih dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan gizi masyarakat.

Kinerja keuangan Bank Maluku Malut pun menunjukkan tren positif. Selain kredit yang tumbuh 13%, aset bank juga meningkat 13% secara tahunan, sementara laba melonjak 30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi indikator bahwa strategi ekspansi kredit ke sektor produktif masih mampu memberikan imbal hasil yang baik meskipun kondisi makroekonomi kurang kondusif.

Bagi pembaca di Indonesia, langkah BPD ini memiliki implikasi langsung terhadap akses pembiayaan di daerah. Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu sasaran kredit diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi pedesaan, sementara SPPG akan mendukung rantai pasok program MBG yang membutuhkan mitra usaha lokal. Dengan demikian, peran BPD tidak hanya sebagai bank daerah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam menggerakkan sektor riil.

Namun, tantangan tetap ada. Kenaikan suku bunga acuan dan pelemahan rupiah dapat menekan margin bunga bersih bank, sementara efisiensi belanja pemerintah berpotensi mengurangi likuiditas di sektor perbankan. Menurut analis perbankan, BPD perlu menjaga kualitas kredit dengan selektif menyalurkan pembiayaan ke sektor yang memiliki prospek usaha jelas, seperti koperasi dan UMKM yang terintegrasi dengan program pemerintah.

Ke depan, keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada kemampuan BPD dalam mengelola risiko kredit di tengah ketidakpastian ekonomi. Pertanyaan yang muncul adalah: mampukah BPD mempertahankan pertumbuhan kredit dua digit tanpa mengorbankan kualitas aset? Jawabannya akan menentukan sejauh mana sektor perbankan daerah dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional.