Bangladesh Pilih Malaysia dan China untuk Lawatan Perdana, Isyaratkan Politik Luar Negeri Bebas

Perdana Menteri Bangladesh Tarique Rahman memutuskan untuk mengawali lawatan luar negeri pertamanya ke Malaysia dan China pada akhir Juni, sebuah pilihan yang oleh para analis dibaca sebagai sinyal kemandirian politik luar negeri Dhaka di tengah persaingan India-China. Rahman dijadwalkan berada di Kuala Lumpur pada 21-22 Juni sebelum melanjutkan perjalanan tiga hari ke Beijing, sementara India—tetangga terdekat yang selama ini menjadi mitra utama—tidak masuk dalam agenda perdana.

Keputusan ini muncul di tengah hubungan Bangladesh-India yang sedang merenggang. Sejumlah isu seperti sengketa perbatasan, pembagian air sungai yang belum tuntas, serta ketidakpercayaan akibat penolakan India mengekstradisi mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina—yang melarikan diri ke negara tetangga setelah protes massal 2024—turut membayangi dinamika bilateral. Meski demikian, para pengamat menilai pilihan Dhaka bukanlah bentuk penghinaan terhadap New Delhi, melainkan bagian dari strategi “Bangladesh First” yang ingin menonjolkan otonomi diplomatik.

“India tetap terlalu penting bagi Bangladesh untuk diabaikan oleh pemerintahan mana pun,” ujar Shafi Md Mostofa, pengajar ilmu keamanan di Universitas Dhaka. Ia menambahkan bahwa lawatan ini justru ingin menunjukkan bahwa Bangladesh mampu menjalin kemitraan yang beragam tanpa harus terjebak dalam persaingan dua negara adidaya Asia.

Kunjungan ke Malaysia akan menjadi panggung utama bagi Rahman untuk membahas isu perlindungan pekerja migran, biaya rekrutmen, dan jalur ketenagakerjaan legal. Dengan jumlah pekerja Bangladesh yang signifikan di Malaysia, topik ini menjadi prioritas. Sementara itu, di Beijing, Rahman dijadwalkan membahas proyek-proyek infrastruktur di bawah Belt and Road Initiative (BRI), serta mencari investasi baru di bidang teknologi, energi terbarukan, pertanian, dan kesehatan. Mohammad Shakil Bhuiyan, asisten profesor ilmu politik di Shahjalal University of Science and Technology, memperkirakan Dhaka juga akan meminta persyaratan pembiayaan yang lebih baik dan menghidupkan kembali proyek-proyek yang macet.

Menurut Sohini Bose, peneliti di Observer Research Foundation yang berbasis di Delhi, memilih Malaysia sebagai tujuan pertama adalah “pilihan praktis” untuk menghindari spekulasi tentang kecenderungan geopolitik Bangladesh. Ia mencatat bahwa lawatan ini akan menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai pada kunjungan mantan pemimpin interim Muhammad Yunus ke kedua negara tahun lalu, termasuk kerja sama perdagangan dan energi terbarukan dengan Malaysia, serta pengembangan Zona Ekonomi dan Industri China di Chattogram dan modernisasi Pelabuhan Mongla di Bangladesh barat daya.

Bose juga mengingatkan bahwa Dhaka sempat meminta pasokan diesel dari India awal tahun ini saat krisis bahan bakar global akibat perang AS-Israel di Iran. “Ada pemahaman pragmatis di kedua sisi bahwa membangun kembali hubungan Delhi-Dhaka harus menjadi prioritas,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Rahman belum mengunjungi India, hubungan bilateral tetap dijaga melalui jalur diplomatik lain, seperti kunjungan Menteri Luar Negeri Bangladesh ke India bulan lalu.

Mustafa Izzuddin, analis senior di Solaris Strategies Singapura, menilai lawatan ini juga dirancang untuk menandakan bahwa Bangladesh telah mencapai “normalitas domestik” setelah gejolak politik pasca-Hasina. “Tujuan strategisnya adalah memulihkan hubungan ekonomi dengan negara-negara yang penting,” katanya. Ia menambahkan bahwa kunjungan ke India tinggal menunggu waktu, mengingat pentingnya India bagi pembangunan ekonomi Bangladesh.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat posisi ASEAN sebagai mitra strategis Bangladesh. Dhaka tengah mengincar status “mitra dialog sektoral” dengan ASEAN untuk memperdalam integrasi ekonomi, terutama di tengah mandeknya kerja sama SAARC akibat ketegangan India-Pakistan. Langkah Bangladesh yang memprioritaskan Malaysia dan China juga bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam mengelola hubungan dengan kekuatan besar tanpa kehilangan otonomi.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah apakah India akan merespons dengan meningkatkan investasi atau justru menjauh? Atau akankah Bangladesh berhasil mempertahankan keseimbangan yang rumit ini? Yang jelas, lawatan Rahman menjadi ujian bagi doktrin “Bangladesh First” di panggung global.