Chelsea Handler Bantah Pecat Komika Salma Hindy karena Dukungan Palestina, Kini Ancam Langkah Hukum

Komika senior Chelsea Handler menepis keras tuduhan bahwa ia mengakhiri kerja sama dengan komika Salma Hindy dari posisi pembuka tur (opener) lantaran sikap politik Hindy yang mendukung Palestina. Bantahan itu disampaikan Handler melalui kolom komentar di unggahan Hindy, disertai tangkapan layar percakapan yang ia klaim sebagai bukti bahwa Hindy yang memilih mundur, bukan diberhentikan.

Perselisihan ini mencuat ke publik setelah Hindy, komika asal Kanada-Mesir, mengunggah video di Instagram pekan ini. Ia mengaku kehilangan posisi sebagai pembuka tur Handler setelah mengajak Handler berbicara soal isu Palestina-Israel. Menurut Hindy, hubungan mereka sebelumnya berjalan hangat dan akrab, bahkan ia menyebutnya seperti hubungan saudara. Ia telah membuka sejumlah tur Handler sejak 2022.

Dalam video tersebut, Hindy mengklaim ia sempat menanyakan apakah Handler ingin membahas isu tersebut, terutama setelah cuitan dua komika terkenal, Sarah Silverman dan Amy Schumer, yang ia nilai rasis terhadap warga Palestina. Hindy mengaku tidak mendapat tanggapan, lalu ditarik dari tiga jadwal pertunjukan. Ia juga menyebut dua jadwal lain dibatalkan mendadak karena cuaca buruk tanpa pemberitahuan langsung kepadanya. Meski tim Handler membelikan tiket pesawat pulang ke New York, Hindy mengaku tidak mendapat penggantian biaya lain yang sudah ia keluarkan.

Handler merespons dengan nada tegas. Dalam komentar yang dikutip sejumlah media, ia menulis bahwa versi cerita Hindy tidak sesuai fakta. Ia menegaskan Hindy yang mengundurkan diri, dan ia memiliki surel dari agen Hindy sebagai bukti. Handler juga membantah akan memecat seseorang hanya karena perbedaan pandangan politik. Ia menyertakan tangkapan layar yang menunjukkan persetujuan penggantian biaya perjalanan.

Hindy kemudian menanggapi melalui Instagram Story. Ia mengklarifikasi bahwa surel penggantian biaya yang ditunjukkan Handler berasal dari Januari 2022, sedangkan keluhannya menyangkut pengeluaran untuk dua pertunjukan yang batal pada Januari 2024. Ia mengakui tim Handler membeli tiket pulangnya, tetapi ia tidak diganti untuk tiket lain dan biaya hotel yang sudah telanjur ia bayar. Hindy mengaku memilih mundur dari sisa jadwal setelah perwakilannya menyampaikan melalui beberapa panggilan telepon bahwa permintaan penggantian ditolak, dan bahwa memperpanjang masalah itu bisa mengakhiri hubungan kerjanya dengan Handler.

Ia juga kembali menyatakan bahwa manajernya saat itu, yang disebutnya seorang Yahudi, mengatakan kepadanya lewat telepon bahwa ia diduga disingkirkan karena isu Palestina. Hindy menegaskan pernyataan itu bukan pernyataan tertulis langsung dari Handler, melainkan konteks yang membuatnya memutuskan mundur. Ia lantas mencari bantuan hukum dengan mengajukan permintaan kepada pengacara yang berpengalaman dalam defamasi, hukum media/Amandemen Pertama, atau retaliasi terkait Palestina, untuk berkonsultasi atau membantu secara pro bono.

\"Chelsea secara pribadi mengatakan kepada saya bahwa ia telah menghubungi pengacaranya dan menganggap cerita saya bersifat libel. Saya tidak memulai tindakan hukum. Saya hanya berusaha melindungi diri,\" tulis Hindy.

Kasus ini bukan sekadar perselisihan dua komika. Ia menyentuh titik sensitif industri hiburan global: sejauh mana kebebasan berpendapat, terutama soal isu geopolitik seperti Palestina, dapat memengaruhi peluang kerja seorang seniman. Di Amerika Serikat, gelombang protes dan boikot terhadap figur publik yang dianggap berseberangan soal Palestina telah memicu perdebatan soal batas antara sikap pribadi dan konsekuensi profesional. Bagi Handler, yang dikenal vokal soal politik, tuduhan ini berpotensi mengikis citranya sebagai figur liberal yang konsisten.

Bagi pembaca di Indonesia, polemik ini menjadi cermin bagaimana isu internasional dapat merembet ke ranah kerja dan kontrak profesional. Meski konteks hukum dan budaya berbeda, pola serupa kerap muncul di dalam negeri ketika seorang publik figur dihadapkan pada tekanan opini publik karena sikap politiknya. Industri kreatif Indonesia, yang semakin terhubung dengan pasar global, perlu mencermati bagaimana batas antara kebebasan berekspresi dan konsekuensi komersial diuji di berbagai yurisdiksi.

Ke depan, perhatian akan tertuju pada apakah Handler benar-benar menempuh jalur hukum, dan apakah Hindy mendapatkan pendampingan hukum yang ia cari. Yang lebih penting, publik menanti apakah akan ada bukti tambahan yang dapat memperjelas kronologi, terutama soal komunikasi antara manajemen kedua pihak. Tanpa klarifikasi independen, kasus ini berisiko menjadi pertarungan narasi di media sosial, bukan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak.