Penulis Buku Kudeta Myanmar Ditahan Sesaat Setelah Kembali ke Negeri Junta
Baca dalam 60 detik
- Konsultan keamanan asal AS, Adam Castillo, ditahan di Myanmar atas gugatan hukum dari direktur organisasi bisnis yang pernah dipimpinnya.
- Castillo baru saja menerbitkan memoar yang mengkritik kebijakan sanksi AS dan menggambarkan situasi Myanmar pasca-kudeta 2021.
- Penahanan ini menambah daftar panjang tekanan terhadap warga asing yang dianggap kritis terhadap rezim militer Myanmar.
Seorang konsultan keamanan asal Amerika Serikat yang baru saja menerbitkan buku tentang pengalamannya selama kudeta militer Myanmar 2021 ditahan otoritas setempat. Adam Castillo, pendiri firma konsultan keamanan, ditangkap saat kembali ke Myanmar pada Kamis lalu atas gugatan yang diajukan oleh direktur sebuah organisasi bisnis yang pernah dipimpinnya.
Menurut sumber kepolisian, Castillo langsung ditahan setelah tiba di bandara. Pengadilan kemudian memutuskan untuk menahannya selama dua minggu untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Buku Castillo berjudul Finding Our Voice: A Story of Leadership in Crisis and the American Spirit Abroad mengisahkan perjalanannya selama kudeta, termasuk upaya mengevakuasi karyawan di tengah baku tembak dan kritik terhadap kebijakan sanksi AS yang dinilainya gagal.
Kudeta 1 Februari 2021 menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dan memicu gelombang protes besar-besaran yang berujung pada perang saudara. Dalam bukunya, Castillo mengklaim dirinya tetap tinggal di Myanmar saat diplomat asing berbondong-bondong pergi. Ia menyelamatkan puluhan karyawan dan menghidupkan kembali kamar dagang yang nyaris mati. Namun, catatan kritisnya terhadap junta militer dan pemerintah AS kini membuatnya berhadapan dengan hukum.
Kasus ini menyoroti risiko yang dihadapi warga asing yang bersuara kritis di Myanmar. Sejak kudeta, junta militer di bawah pimpinan Min Aung Hlaing semakin membungkam oposisi, termasuk aktivis, jurnalis, dan pengamat internasional. Pemilu yang digelar tahun ini dikecam sebagai sandiwara politik karena mengecualikan partai Suu Kyi dan hanya memenangkan kandidat pro-militer. Min Aung Hlaing sendiri kemudian dilantik sebagai presiden sipil, sebuah langkah yang oleh banyak pengamat disebut sebagai upaya pencitraan belaka.
Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat akan pentingnya diplomasi yang hati-hati di kawasan. Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia kerap menjadi penengah dalam krisis Myanmar, namun tekanan terhadap warga asing seperti Castillo bisa mempersulit upaya mediasi. Pemerintah Indonesia perlu mencermati apakah penahanan ini bagian dari pola sistematis junta untuk mengintimidasi pihak asing yang dianggap mengganggu.
Castillo kini menanti nasibnya di balik jeruji besi. Pertanyaan besarnya: apakah junta Myanmar akan menggunakan kasus ini sebagai alat untuk membungkam kritik asing, atau justru membuka pintu bagi tekanan internasional yang lebih keras?
