Piala Dunia 2026: Ketika Sepak Bola Berubah Jadi Mesin Uang Raksasa

Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling kontroversial secara ekonomi dan geopolitik dalam sejarah turnamen sepak bola terbesar di dunia. Dengan tiga negara tuan rumah—Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko—yang tengah terlibat perang dagang sengit, serta konflik bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat yang membayangi, ajang ini menjelma menjadi panggung raksasa tempat sepak bola, politik, dan uang beradu.

Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya kerap menyerukan gencatan senjata selama Piala Dunia berlangsung. Namun kali ini, tekanan jauh lebih besar. Amerika Serikat, yang menjadi tuan rumah utama, baru saja melancarkan serangan militer ke Iran yang memicu kejutan energi global. Bahkan, ada kemungkinan AS dan Iran bertemu di babak gugur, bertepatan dengan perayaan 250 tahun kemerdekaan AS. Presiden Donald Trump, yang sangat fokus pada turnamen ini, secara kontroversial menerima Peace Prize dari FIFA sebelum perang dimulai.

Namun, di luar hiruk-pikuk politik, perubahan paling mendasar justru terjadi pada model ekonomi turnamen. Untuk pertama kalinya, FIFA mengadopsi sistem penetapan harga dinamis (dynamic pricing) ala NFL—liga sepak bola Amerika—yang memungkinkan harga tiket melonjak drastis mengikuti permintaan. Tiket final diperkirakan mencapai lima digit dolar, sementara tiket untuk pertandingan grup yang menarik dibanderol sekitar US$1.000. Bahkan tiket termurah untuk laga non-prestisius masih bernilai beberapa ratus dolar.

Model ini merupakan kebalikan dari pendekatan turnamen sebelumnya, di mana biaya pembangunan stadion dan infrastruktur ditanggung oleh pajak warga negara tuan rumah. Pada 2026, FIFA menyewa stadion yang sudah ada—sebagian besar dibiayai oleh penggemar NFL—dan kemudian memaksimalkan pendapatan melalui harga tiket yang agresif. Alhasil, beban biaya bergeser dari pembayar pajak ke para penggemar yang hadir. Kota-kota tuan rumah, seperti New York dan Boston, bahkan menaikkan tarif transportasi umum untuk menutup biaya keamanan, sebuah praktik yang kontras dengan turnamen sebelumnya di Qatar, Jerman, Jepang, dan Prancis yang menyediakan transportasi gratis bagi pemegang tiket.

FIFA membela kebijakan ini dengan dalih bahwa pendapatan tambahan akan didistribusikan secara merata ke 211 asosiasi anggota, termasuk negara-negara kecil seperti Montserrat yang menerima dana setara 2,5% dari PDB tahunan mereka. Namun, para kritikus menilai bahwa model ini menciptakan ekonomi berbentuk K—di mana 10% penggemar terkaya menikmati akses istimewa, sementara penggemar kelas pekerja tersingkir. Di Amerika Serikat, fenomena ini sudah terlihat: setengah dari belanja konsumen ditopang oleh kelompok terkaya, sementara kelompok pendapatan lain stagnan.

Bagi Indonesia, Piala Dunia 2026 memberikan pelajaran berharga tentang komersialisasi olahraga yang ekstrem. Meski Timnas Indonesia belum lolos, turnamen ini tetap relevan karena menunjukkan bagaimana sepak bola bisa menjadi alat diplomasi dan mesin uang. Di tengah rencana Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 dan ambisinya di kancah global, model FIFA yang mengutamakan keuntungan di atas aksesibilitas patut dicermati. Apakah Indonesia akan mengikuti jejak serupa, atau justru mempertahankan tradisi sepak bola yang lebih inklusif?

Pertanyaan besar masih menggantung: akankah stadion-stadion raksasa itu terisi penuh? Ataukah FIFA akan kembali memotong harga tiket seperti yang terjadi pada Piala Dunia Antarklub tahun lalu, di mana tiket dijual hanya US$11? Infantino sendiri menyatakan bahwa "kita harus menerapkan harga pasar" dan sepak bola harus beradaptasi dengan "pasar yang sangat istimewa". Namun, pilihan untuk mengizinkan harga jual kembali tanpa batas dan menaikkan harga secara agresif adalah keputusan yang bisa memicu reaksi balik. Otoritas di New York, New Jersey, California, dan Uni Eropa mulai menyelidiki keluhan tentang strategi penjualan tiket. Jaksa Agung New Jersey, Jennifer Davenport, menyebutnya sebagai "labirin kebingungan, kelangkaan palsu, dan harga yang mustahil tinggi".

Jika eksperimen FIFA ini dianggap berhasil, bukan tidak mungkin pemilik klub-klub Eropa yang terafiliasi dengan NFL akan menerapkan model serupa, terutama untuk mendanai stadion baru. Namun, tuan rumah Piala Dunia 2030—Spanyol, Portugal, dan Maroko—serta penyelenggara Euro 2028—Inggris dan Irlandia—sudah menyatakan tidak akan mentolerir harga setinggi itu. Pada akhirnya, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang sepak bola, melainkan uji coba apakah pasar dapat menentukan segalanya—atau justru merusak esensi olahraga yang seharusnya milik semua orang.