Kemendagri Ubah Sistem Kompetisi Daerah: Penghargaan Regional Jawa-Bali Jadi Pilot Project

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mengubah pendekatan kompetisi antardaerah dari skala nasional menjadi regional, dengan Jawa-Bali sebagai wilayah pertama yang menerapkan sistem baru tersebut. Langkah ini diambil untuk menghindari dominasi daerah dengan kapasitas fiskal besar yang selama ini kerap mendominasi ajang serupa.

Dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar di Hotel Marriott Yogyakarta, Kamis (4/6/2026), Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa sistem kompetisi nasional sebelumnya dinilai tidak adil bagi daerah kecil. "Daerah dengan kemampuan fiskal lebih besar otomatis lebih kreatif, sehingga daerah kecil selalu kalah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6). Dengan sistem regional, setiap daerah dinilai dalam kelompok yang lebih setara dari segi potensi ekonomi dan demografi.

Regionalisasi ini membagi Indonesia menjadi enam wilayah: Sumatera, Kalimantan, Maluku-Nusa Tenggara, Jawa-Bali, Sulawesi, dan Papua. Hingga saat ini, baru Jawa-Bali yang telah melaksanakan penghargaan, sementara Papua masih dijadwalkan dalam waktu dekat. Penghargaan diberikan dalam empat kategori utama: Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Masing-masing kategori memiliki peringkat I, II, dan III untuk tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.

Di tingkat provinsi, Jawa Timur unggul dalam penurunan pengangguran, DKI Jakarta dalam creative financing, Bali dalam pengendalian inflasi dan penanggulangan kemiskinan/stunting. Sementara di tingkat kota, Magelang, Surabaya, Cirebon, dan Denpasar menjadi yang terbaik di masing-masing kategori. Tito menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk apresiasi konkret atas inovasi dan kerja keras kepala daerah. "Banyak kepala daerah yang menunjukkan kinerja baik dan layak mendapatkan apresiasi," katanya.

Ke depan, Kemendagri berencana melanjutkan program ini ke regional lain dengan tema yang dapat disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Tito menyebutkan kemungkinan tema seperti kota bersih atau pengelolaan layanan publik. "Ini akan berlanjut terus, gelombang kedua nanti di enam region lagi, tapi topiknya bisa berbeda," pungkasnya. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk mendorong persaingan sehat dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menko Polkam Djamari Chaniago, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Mendagri Bima Arya dan Akhmad Wiyagus. Kehadiran mereka menandakan dukungan lintas sektor terhadap inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Pertanyaan yang kini mengemuka: akankah sistem regional ini mampu mendorong daerah-daerah tertinggal untuk berinovasi, atau justru menciptakan kesenjangan baru antarregional?