Tarif TransJabodetabek Akan Dinaikkan, Daya Beli Masyarakat Jadi Pertimbangan Utama

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji penyesuaian tarif untuk sejumlah rute TransJabodetabek, dengan tetap menjadikan daya beli masyarakat sebagai pertimbangan utama. Langkah ini diambil di tengah tekanan subsidi yang semakin besar, mencapai Rp400 miliar pada tahun 2026.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menegaskan bahwa layanan TransJakarta, termasuk TransJabodetabek, memiliki fungsi pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO). Oleh karena itu, aspek keterjangkauan tarif menjadi perhatian serius pemerintah. "Pemprov DKI Jakarta tetap berpegangan pada prinsip bahwa TransJakarta (termasuk TransJabodetabek) ada unsur PSO yang tentu salah satunya mengedepankan pertimbangan kemampuan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Namun, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai besaran tarif baru maupun rute mana saja yang akan terkena penyesuaian. Chico menyatakan bahwa pembahasan masih berlangsung di internal pemerintah. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengisyaratkan bahwa penyesuaian tarif akan dilakukan dalam waktu dekat, salah satunya untuk rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Pramono, subsidi yang terlalu besar menjadi alasan utama kebijakan ini.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengungkapkan bahwa alokasi subsidi untuk TransJabodetabek pada 2026 mencapai sekitar Rp400 miliar, dengan subsidi per pelanggan mencapai Rp12.000. Angka ini dinilai terlalu besar sehingga mendorong pemerintah untuk menyesuaikan tarif. Meski demikian, Budi menekankan bahwa penyesuaian tarif tidak akan dilakukan secara sembarangan. Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga minat masyarakat menggunakan transportasi umum.

Salah satu strategi utama adalah sosialisasi masif mengenai urgensi penyesuaian tarif kepada masyarakat, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, Dishub DKI berencana memperluas skema tarif integrasi yang sudah berjalan melalui aplikasi JakLingko. Skema ini memungkinkan penumpang menggunakan berbagai moda transportasi publik dengan batas tarif tertentu dalam periode waktu tertentu, misalnya maksimal Rp10.000 dalam tiga jam. Rencananya, skema ini akan mencakup seluruh rute TransJabodetabek.

Peningkatan kualitas layanan juga menjadi fokus utama. Pemerintah berjanji akan memberikan kepastian jadwal keberangkatan yang lebih akurat untuk memangkas waktu tunggu dan waktu tempuh perjalanan. Selain itu, konektivitas perjalanan penumpang dari dan menuju titik transit akan diperkuat, termasuk peningkatan fasilitas di halte dan stasiun, integrasi fisik antarmoda yang lebih aman, serta penyediaan layanan pengumpan seperti Mikrotrans yang andal. Langkah ini diharapkan dapat memudahkan akses first dan last mile bagi pengguna.

Bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya, rencana penyesuaian tarif ini tentu menjadi perhatian. Di satu sisi, kenaikan tarif dapat membebani pengeluaran harian, terutama bagi pengguna setia TransJabodetabek. Di sisi lain, subsidi yang membengkak juga menjadi beban APBD yang bisa dialokasikan untuk sektor lain. Pertanyaan besarnya adalah: apakah perluasan tarif integrasi dan peningkatan layanan cukup untuk mengompensasi kenaikan tarif dan mempertahankan minat masyarakat beralih ke transportasi publik?