Nadiem: Digitalisasi Pendidikan Saya Justru Dilawan Balik

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeretnya sebagai ironi terbesar dalam kariernya. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (2/6/2026), ia membacakan pleidoi yang justru menyoroti upayanya memberantas praktik korupsi melalui digitalisasi tata kelola pendidikan.

Menurut Nadiem, langkah digitalisasi yang ia tempuh selama menjabat bertujuan menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, transparansi itu justru mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh kondisi lama. "Transparansi yang saya bangun itu ternyata dilawan balik. Seperti yang dikatakan seorang mantan dirjen saya dan budayawan, masa lalu sedang melawan masa depan," ujarnya.

Nadiem menggambarkan konflik yang dialaminya sebagai benturan antara kelompok yang mendorong perubahan dan kelompok yang ingin mempertahankan status quo. Ia menegaskan bahwa gesekan serupa tidak hanya terjadi di institusinya, melainkan di berbagai sektor kehidupan di Indonesia. "Saya yakin bukan hanya saya yang merasakan gesekan ini. Di seluruh Indonesia, dalam setiap institusi, dalam setiap komunitas, gesekan ini terjadi," katanya.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cerminan dilema reformasi birokrasi: inovasi digital yang dirancang untuk meningkatkan transparansi sering kali menghadapi resistensi dari mereka yang merasa terancam. Nadiem sendiri merupakan tokoh yang membawa perubahan besar di dunia pendidikan, mulai dari Kurikulum Merdeka hingga digitalisasi administrasi. Namun, langkah-langkah tersebut kini menjadi bumerang dalam proses hukum yang dihadapinya.

Dalam pleidoinya, Nadiem juga menyampaikan pesan kepada generasi muda yang tengah berupaya melakukan perubahan. Ia meminta mereka tidak menyerah meski kerap menghadapi tantangan. "Bagi anak muda di luar sana yang telah berupaya melakukan perubahan, ketahuilah ini, kalian tidak sendirian," ucapnya. Ia menambahkan bahwa perlawanan terhadap perubahan adalah hal yang lazim dialami para pembaru dalam sejarah Indonesia.

Kasus Nadiem menyisakan pertanyaan besar: apakah sistem hukum di Indonesia mampu membedakan antara inovasi yang tulus dan praktik korupsi? Ataukah justru para pembaru yang akan terus menjadi korban dari status quo?