B50 Mengancam Hutan Tersisa: Dilema Energi versus Lingkungan Indonesia

Rencana pemerintah menggenjot penggunaan biodiesel 50 persen (B50) mulai 1 Juli 2026 menuai kritik tajam dari pegiat lingkungan. Mereka menilai langkah yang digadang-gadang sebagai wujud kemandirian energi itu justru berpotensi mempercepat laju deforestasi hutan tropis Indonesia yang tersisa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan Pertamina sudah siap melakukan pencampuran biodiesel, yang diperkirakan mampu mengurangi konsumsi bahan bakar fosil hingga 4 juta kiloliter. Dalam enam bulan pertama, pemerintah mengklaim bisa menghemat subsidi hingga Rp48 triliun. Namun, di balik angka efisiensi itu, organisasi masyarakat sipil melihat ancaman serius terhadap ekosistem dan hak masyarakat.

Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan, mengingatkan bahwa implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) secara drastis. Tekanan pada lahan pun tak terhindarkan. Koalisi Transisi Bersih (KTB) mencatat tambahan bahan baku fatty acid methyl ester (FAME) yang diperlukan mencapai 19 juta kiloliter, berisiko memicu kembali krisis minyak goreng seperti yang terjadi pada 2022.

Masalahnya, daya tampung ekosistem sudah tidak memungkinkan perluasan sawit. Kajian Madani Berkelanjutan menunjukkan batas aman hanya 18,15 juta hektar, sementara data Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat luas kebun sawit nasional sudah mencapai 20,9 juta hektar. Ketentuan ini juga tertuang dalam dokumen FoLU Net Sink 2030 dan NDC yang membatasi pelepasan karbon. “Di Sumatera dan Kalimantan kelebihannya jauh. Di Papua hutan masih ada, tapi bukan berarti boleh dibuka,” ujar Nadia.

Peneliti Sawit Watch, Bony, mengkhawatirkan implementasi B50 yang mengandalkan pasokan dari perusahaan besar akan meminggirkan petani rakyat. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, kebijakan ini justru berpotensi menekan ketersediaan minyak goreng dan memperlebar kesenjangan. “Harga minyak goreng tinggi, tapi nasib petani seperti itu saja. Jangan-jangan terjadi kelangkaan lagi,” katanya. Ia mendorong pemerintah untuk fokus pada peremajaan sawit rakyat, bukan ekspansi lahan baru.

Uli Arta Siagian, Koordinator Eksekutif Nasional Walhi, menilai program B50 tidak mencerminkan transisi energi yang sesungguhnya. “Modelnya masih ekstraktif, sentralistik, dan hanya meletakkan energi dalam konteks bisnis,” ujarnya. Menurut Uli, pemerintah seharusnya mengoreksi pola produksi dan distribusi energi yang timpang, di mana 60 persen subsidi BBM justru dinikmati golongan mampu. “Bahkan orang yang kehilangan kebun karena sawit harus beli minyak sendiri,” tambahnya.

Di sisi lain, kegagalan menjaga hutan bisa berdampak pada posisi Indonesia di forum iklim global. Dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia, Indonesia menjadi sorotan dalam gelaran seperti COP30 Brasil yang akan meluncurkan Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Melalui mekanisme itu, negara pemilik hutan tropis bisa menerima pembayaran US$4 per hektar per tahun untuk hutan yang dilestarikan. “Kalau B50 jalan secara ekspansif dan merusak hutan, peluang itu hilang. Rugi di kita,” tegas Nadia.

Pertanyaan mendasar yang mengemuka: apakah ketahanan energi harus dibayar dengan pengorbanan hutan dan keadilan sosial? Dengan luas kebun sawit yang sudah melampaui batas aman, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara mengejar target energi dan menjaga komitmen iklim. Tanpa perubahan arah kebijakan, Indonesia berisiko kehilangan dua hal sekaligus: hutan yang tersisa dan kepercayaan dunia.