Tantangan Berlapis Industri Nikel RI di 2026: Biaya Melonjak, Royalti Naik, Geopolitik Tak Menentu

Industri nikel Indonesia, yang selama ini menjadi tulang punggung hilirisasi mineral nasional, memasuki fase paling sulit dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, secara blak-blakan menyebut 2026 sebagai tahun yang penuh tekanan bagi para pemain di sektor ini, mulai dari penambang hingga pemilik smelter.

Menurut Arif, tantangan yang dihadapi saat ini bersifat berlapis—tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari gejolak geopolitik global. Lonjakan harga energi telah mengubah struktur biaya secara fundamental. Smelter jenis High Pressure Acid Leaching (HPAL), yang menjadi andalan untuk mengolah bijih nikel kadar rendah menjadi bahan baku baterai, kini terhimpit oleh kenaikan harga sulfur, bahan baku pendukung yang harganya melonjak tajam.

Dari sisi domestik, tekanan justru datang dari kebijakan pemerintah sendiri. Kenaikan tarif royalti dan pemangkasan produksi nikel melalui kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi momok baru. Para pengusaha harus berhadapan dengan biaya produksi yang terus membengkak di tengah ketidakpastian pasokan bijih nikel.

"Kami menghadapi situasi yang sangat kompleks. Di satu sisi, biaya energi dan bahan baku naik drastis. Di sisi lain, kebijakan domestik seperti kenaikan royalti dan pembatasan produksi lewat RKAB menambah beban," ujar Arif dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Jumat (29/5/2026).

Kombinasi faktor eksternal dan internal ini membuat prospek industri nikel Indonesia menjadi tidak menentu. Di satu sisi, permintaan global terhadap nikel untuk baterai kendaraan listrik masih tumbuh, terutama dari China dan Eropa. Namun, di sisi lain, kemampuan Indonesia untuk memenuhi permintaan tersebut terancam oleh biaya produksi yang meroket dan kebijakan yang kurang kondusif.

Bagi investor dan pelaku pasar, situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah Indonesia masih akan menjadi pemain dominan di pasar nikel global? Beberapa analis memperkirakan bahwa jika tekanan biaya tidak segera diatasi, sebagian smelter HPAL bisa beroperasi di bawah kapasitas atau bahkan terpaksa tutup sementara.

Pemerintah sendiri terus mendorong hilirisasi dan pembangunan smelter baru, namun tanpa perbaikan iklim usaha, target tersebut bisa meleset. Arif menggarisbawahi perlunya dialog antara pemerintah dan pelaku industri untuk mencari solusi jangka panjang, termasuk insentif fiskal dan stabilisasi kebijakan RKAB.

Ke depan, industri nikel Indonesia berada di persimpangan jalan. Akankah kebijakan domestik mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika global, atau justru semakin memberatkan pelaku usaha? Jawabannya akan menentukan apakah Indonesia bisa mempertahankan posisinya sebagai raja nikel dunia atau justru kehilangan momentum di tengah persaingan ketat dari negara lain seperti Filipina dan Australia.