Polemik KBIHU Memanas di Tengah Transisi Haji: DPR Minta Jangan Ada Kambing Hitam

Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengingatkan agar polemik seputar Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) tidak berlarut-larut, terutama karena penyelenggaraan haji saat ini masih dalam masa transisi dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah. Pernyataan itu disampaikan di Makkah, Minggu (31/5), menanggapi perdebatan yang muncul setelah fase puncak haji 1447 H/2026 M.

Menurut Cucun, tahun ini merupakan haji perdana di bawah Kemenhaj dan secara umum berjalan baik. Namun, setelah puncak haji, peran KBIHU dalam layanan jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menjadi sorotan. Cucun menilai bahwa KBIHU telah berjasa besar dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada calon jamaah, bahkan sejak beberapa tahun sebelum keberangkatan. "Mereka memberikan ilmu pengetahuan, edukasi kepada para calon jemaah haji dari sejak sebelum berangkat. Bisa jadi bukan hanya H-1 tahun, ada yang mau berangkat 3 tahun ke depan, mereka sudah belajar manasik haji di para guru-gurunya," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI itu menekankan bahwa ibadah haji tidak hanya soal kesiapan fisik, tetapi juga pemahaman mendalam tentang tata cara dan syariat. KBIHU, menurutnya, merupakan bagian dari peran masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam mendukung penyelenggaraan haji di Indonesia. Dengan jumlah jamaah lebih dari 210 ribu orang setiap tahun, dukungan banyak pihak sangat diperlukan. Cucun mengapresiasi mekanisme pemerintah yang mengangkat pembimbing ibadah di setiap kloter, namun ia mengingatkan agar KBIHU tidak diposisikan sebagai kompetitor.

Cucun secara tegas menyatakan keberatan jika KBIHU dijadikan kambing hitam atas berbagai persoalan yang muncul selama penyelenggaraan haji tahun ini. Ia mencontohkan isu-isu seperti jamaah lansia di Masjidil Haram, dugaan pungutan tertentu, hingga polemik dam dan badal haji. "Jangan sampai semua dibebankan atau ditumpahkan kepada kelompok bimbingan ibadah haji. Mengenai dam, kemudian mengenai badal, semua didiskreditkan kepada kelompok bimbingan ibadah haji," katanya.

Meski demikian, Cucun memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah serta seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan haji tahun ini. Ia menilai koordinasi, komunikasi, dan proses pengawasan serta evaluasi berjalan baik. "Semua bisa memitigasi dan mengantisipasi apa yang akan terjadi dari tahun ke tahun. Dan alhamdulillah koordinasi, komunikasi, dan seluruh proses pengawasan serta evaluasi ini dijalankan dengan baik oleh Kementerian Haji," ucap Cucun.

Ke depan, Cucun berharap masa transisi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan KBIHU, bukan justru menimbulkan ketegangan. Pertanyaannya, akankah Kemenhaj mampu merangkul KBIHU sebagai mitra strategis, atau justru semakin meminggirkan peran mereka dalam sistem haji yang baru?