Doxing dan Slut-Shaming: Harga yang Dibayar Perempuan India Setelah Bersiul di Media Sosial

Ribuan anak muda India membanjiri media sosial dengan meme dan video satir yang mengkritik Perdana Menteri Narendra Modi selama gelombang protes anti-pemerintah terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Namun, di balik tawa dan kreativitas itu, sejumlah perempuan yang turut bersuara mengaku harus membayar mahal: mereka menjadi sasaran doxing, slut-shaming, dan ancaman kekerasan seksual yang tak henti-hentinya.

Gerakan yang dijuluki Cockroach Janta Party (CJP) ini berhasil memaksa mundur Menteri Pendidikan India, dengan strategi yang mengandalkan Instagram dan aksi jalanan. Meme, reel, dan video viral menjadi senjata utama mereka, mendokumentasikan mulai dari lagu protes hingga aksi polisi yang menggunakan gas air mata dan pentungan saat membubarkan demonstrasi menuju parlemen pada 20 Juli lalu. Data resmi mencatat 60 pengunjuk rasa dan 118 personel polisi terluka, namun CJP menyebut jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi.

Setelah protes mereda, polisi membuka kasus kriminal terhadap sejumlah pengunjuk rasa. Namun, bagi banyak perempuan, pertarungan justru berlanjut di ranah maya. Mereka menerima ancaman pemerkosaan, foto-foto yang diedit untuk mempermalukan, dan orang asing yang mengorek-ngorek unggahan pribadi mereka. Sebagian kasus bahkan mencuat ke debat televisi dan laporan polisi, sementara lainnya berakhir sunyi: akun dikunci, unggahan dihapus, dan nomor telepon tak lagi diangkat.

BBC mewawancarai empat perempuan yang terlibat dan meninjau tangkapan layar pesan serta materi pelecehan yang mereka terima. Identitas mereka dirahasiakan demi keamanan. Salah seorang perempuan berusia 20-an yang baru pertama kali mengikuti protes menceritakan bagaimana ia mulai berbagi pengalaman pribadi di Instagram setelah pentungan polisi dan pemadaman internet. Ia membantu mengorganisir makanan dan sukarelawan, namun kebencian datang seketika. "Saya di-slut-shamed dan diserang karena mempertanyakan komentar perdana menteri," ujarnya. Modi sendiri sempat mengatakan ia memaafkan anak-anak yang melecehkannya, namun serangan terhadap para perempuan ini terus berlanjut.

Seorang mahasiswi berusia 20 tahun lainnya mengaku videonya yang semula hanya berisi lelucon ringan justru ditayangkan televisi nasional. Wajahnya kemudian muncul di unggahan yang mengklaim para pengunjuk rasa diidentifikasi polisi, hingga seseorang mengetahui kampusnya. "Saat itulah saya sadar mereka bukan hanya menyerang saya di dunia maya, tapi mencoba menemukan saya," katanya. Pesan anonim membanjiri kotak masuknya, berisi ancaman akan melaporkannya ke polisi, menyebutnya dengan nama-nama hinaan berkonotasi prostitusi, hingga ancaman kekerasan. Yang paling menakutkan adalah ketika kerabat dan kenalan menghubungi orang tuanya, mendesak mereka menyuruh putrinya menghapus video atau menghadapi konsekuensinya.

Seorang aktivis mahasiswa Muslimah mengaku akun Instagram-nya kini privat dan ia mematikan sebagian besar media sosialnya karena pelecehan yang tak henti. Foto dirinya diedit seolah berciuman dengan laki-laki, dan ia dicap anti-nasional serta teroris. Ayahnya yang seorang jurnalis panik membaca komentar-komentar itu. "Begitu orang melihat nama Muslim saya, hal lain tidak penting," kata sang ayah. Ketakutan orang tua ini tidak berlebihan, mengingat banyak aktivis Muslim yang diselidiki dan ditangkap di India yang semakin terpolarisasi.

Fenomena ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital tidak dirasakan setara antara laki-laki dan perempuan. Seperti diungkapkan seorang mahasiswi di West Bengal, teman-teman laki-lakinya yang menyuarakan pendapat serupa tidak pernah menjadi sasaran hinaan seksual atau serangan terhadap ibu mereka. "Ketika menyangkut perempuan, responsnya dengan cepat berubah menjadi soal gender," ujarnya. Ia pun bertanya-tanya mengapa perempuan tidak bisa menyampaikan pendapat yang sama seperti laki-laki di dunia maya.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin yang relevan. Maraknya doxing dan kekerasan berbasis gender online (KBGO) di tanah air menunjukkan bahwa persoalan serupa juga mengemuka. Meski telah ada UU ITE dan UU TPKS, penegakan hukum masih lemah dan korban seringkali justru disalahkan. Pertanyaannya, akankah ruang digital kita menjadi medan yang aman bagi semua, atau justru memperkuat ketidaksetaraan yang sudah ada? Jawabannya bergantung pada keberanian kita untuk melindungi suara-suara yang paling rentan.