Ancaman Serangan Sekolah di Singapura: 'Kapan, Bukan Jika' dan Pelajaran bagi Indonesia

Penangkapan seorang pelajar berusia 14 tahun di Singapura yang diduga merencanakan penyerangan massal di sekolahnya telah memicu kembali diskusi tentang kesiapan negara-kota itu menghadapi ancaman terorisme. Remaja tersebut ditahan pada Mei lalu, hanya beberapa minggu sebelum aksi yang direncanakannya pada liburan Juni. Ia telah menyusun manifesto setebal 21 halaman dan mengidentifikasi guru serta siswa sebagai target. Peristiwa ini, yang diungkapkan pada 27 Juli, menjadi pengingat bahwa ancaman serangan sekolah bukan lagi sekadar skenario hipotetis.

Fenomena serangan sekolah memang bukan hal baru, tetapi rentetan insiden di Asia Tenggara belakangan ini menunjukkan bahwa ancaman ini tidak lagi dominan di Amerika Serikat. Pada November 2025, seorang siswa berusia 17 tahun di Jakarta diduga meledakkan bom di sekolahnya, melukai 96 orang. Februari lalu, seorang pria bersenjata menyerang sekolah di Thailand selatan, menewaskan kepala sekolah dan melukai seorang siswa. Juni 2025, dua siswa di Filipina melepaskan tembakan di sekolah menengah, menewaskan tiga orang dan melukai sedikitnya 20 lainnya.

Yang membuat kasus Singapura ini berbeda adalah usia pelaku yang sangat muda dan pengaruh ideologi yang ia serap, yang oleh para analis disebut sebagai Composite Violent Extremism (CoVE). Ini adalah campuran antara propaganda ISIS, ekstremisme sayap kanan, dan ketertarikan pada penembakan massal. Menurut Kenneth Yeo, peneliti dari S Rajaratnam School of International Studies, CoVE sering kali membuat pelaku tidak mudah dikenali karena ideologinya yang tidak konsisten, seperti "salad bar" yang mengambil berbagai elemen ekstrem.

Di Indonesia, kasus ini menjadi peringatan yang relevan. Dengan sejarah panjang aksi terorisme, termasuk serangan bom di gereja dan tempat ibadah, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa dalam mencegah radikalisasi di kalangan remaja. Namun, respons yang berlebihan seperti mengubah sekolah menjadi benteng militer justru dapat menimbulkan kecemasan dan mengganggu proses belajar. Senior Minister Singapura, K. Shanmugam, menegaskan bahwa sekolah tidak boleh diubah menjadi "garrison" atau barak militer. Anak-anak tidak seharusnya berada di lingkungan yang terus mengingatkan mereka akan potensi serangan.

Para ahli menyarankan pendekatan yang lebih seimbang: keamanan yang tidak mencolok namun efektif. Ini mencakup pelatihan personel keamanan yang ramah, pemasangan CCTV yang memadai, kontrol akses yang masuk akal, dan prosedur evakuasi yang terlatih. Sekolah di Singapura sudah melakukan latihan darurat seperti kebakaran dan penguncian gedung setidaknya dua kali setahun. Namun, latihan ini harus dilakukan dengan cara yang tidak membuat ketakutan menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari.

Namun, lapisan perlindungan yang paling penting justru terjadi sebelum serangan dilancarkan: deteksi dini. Sistem keamanan terbaik bukanlah detektor logam di gerbang, melainkan orang yang mengenali tanda-tanda bahaya dan berani bertindak. Dalam ketiga kasus di Singapura, para pelaku diketahui telah membagikan pandangan ekstrem mereka secara online atau kepada orang-orang di sekitar mereka. Sekolah perlu memperhatikan perubahan perilaku seperti ketertarikan pada kekerasan, kekaguman pada pelaku serangan, atau identifikasi target yang jelas.

Penting untuk membedakan antara kepedulian dan profiling. Menjadi "kaypoh" atau peduli terhadap sesama bukan berarti mencurigai setiap siswa yang tampak berbeda. Tujuannya adalah untuk memperhatikan perubahan perilaku yang signifikan dan merespons dengan kepedulian, bukan menstereotipkan. Ketika kecurigaan berubah menjadi stereotip, hal itu justru melemahkan kepercayaan dan membuat mereka yang membutuhkan bantuan enggan untuk mencarinya.

Kasus remaja 14 tahun ini disebut sebagai "nyaris celaka", tetapi juga menjadi bukti bahwa intervensi dini berhasil. Seseorang di sekolahnya menyadari tanda-tanda radikalisasi dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Ini menunjukkan bahwa komunitas yang waspada dan responsif adalah pertahanan terkuat, bukan tembok yang tinggi.

Ke depan, pertanyaan yang lebih relevan bukanlah apakah serangan akan terjadi, tetapi apakah kita mampu mendeteksi tanda-tanda bahaya sebelum niat kekerasan menjadi aksi nyata. Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan harus diimbangi dengan pendekatan yang manusiawi, yang tidak mengorbankan kenyamanan dan kesehatan mental anak-anak demi rasa aman yang semu.