Wamendagri Dorong Papua Jemput Program Prioritas untuk Percepatan Ekonomi dan Pembangunan

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyerukan agar seluruh elemen di Papua tidak sekadar menunggu, melainkan menjemput program-program prioritas pemerintah sebagai momentum memperkuat ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan daerah.

Dalam sesi panel Konferensi Analisis Papua Strategis Ketiga di Papua Youth Creative Hub, Jayapura, Jumat (29/5/2026), Ribka menekankan bahwa program quick win Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), harus disambut secara aktif. Menurutnya, MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi, melainkan juga mampu menggerakkan sektor pertanian, perikanan, dan usaha lokal melalui efek berantai yang besar. "Program cepat dari Bapak Presiden untuk menghasilkan ini perlu dijemput," ujarnya.

Di sisi lain, Ribka menyoroti tantangan pembangunan yang masih membayangi Papua, terutama tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang melampaui rata-rata nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Kondisi ini, menurutnya, menjadi pekerjaan rumah bersama yang memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat. "Ini semua PR kita yang harus dikerjakan bersama," tegasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ribka menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar benar-benar mampu memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua (OAP). Pemerintah pusat, kata dia, terus mendorong evaluasi dan perbaikan tata kelola Otsus, termasuk dalam aspek regulasi dan keberpihakan kebijakan. Ia juga mengajak semua unsur daerah—mulai dari Pemda, Majelis Rakyat Papua, DPR Papua, tokoh adat, tokoh agama, hingga komunitas masyarakat—untuk memperkuat sinergi dalam mengawal pembangunan ke depan.

Dalam konteks yang lebih luas, Ribka mengingatkan bahwa arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 sudah jelas. Papua, menurutnya, harus mempersiapkan diri sejak sekarang agar mampu mengambil peran dalam transformasi Indonesia menjadi negara maju. "Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti akan ke sana," tandasnya, menekankan urgensi kesiapan daerah.

Pertanyaan yang kini mengemuka: sejauh mana program quick win dan penguatan Otsus mampu mengejar ketertinggalan Papua, serta bagaimana sinergi multi-pihak dapat diwujudkan secara konkret agar visi Indonesia Emas 2045 benar-benar inklusif bagi seluruh wilayah, termasuk Papua?