Menteri Pertahanan Jepang Bantah Tuduhan Militerisme Baru, Balik Kritik ke China

Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dengan tegas membantah tuduhan China bahwa negaranya tengah memasuki era militerisme baru. Dalam pidato penutup dialog keamanan Shangri-La di Singapura, ia justru menuding Beijing memiliki persenjataan raksasa yang mengkhawatirkan komunitas internasional. Pernyataan ini menjadi salah satu bantahan paling keras Tokyo terhadap kritik China yang terus menyuarakan kekhawatiran atas pembangunan militer Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi.

Koizumi menegaskan bahwa Jepang tidak memiliki senjata nuklir maupun pembom strategis, berbeda dengan China yang menurutnya memiliki arsenal besar. "Ada negara yang memiliki gudang senjata nuklir dan pembom strategis. Jepang tidak memiliki senjata itu. Tapi Jepang dicap militerisme baru. Bukankah itu aneh?" ujarnya di hadapan para pejabat pertahanan Asia, termasuk negara-negara yang pernah dijajah Jepang pada Perang Dunia II. Ia berjanji Jepang akan melanjutkan pembangunan pertahanan dengan transparansi tinggi dan dialog berkelanjutan.

Ketegangan antara Tokyo dan Beijing kembali memanas setelah juru bicara Kementerian Pertahanan China, Jiang Bin, pekan lalu memperingatkan bahwa "badak abu-abu remiliterisasi Jepang semakin cepat" dan menyerukan komunitas internasional untuk bersama-sama menahan "neo-militerisme" Jepang. Tuduhan itu muncul di tengah peningkatan anggaran pertahanan Jepang yang mencapai rekor 12 tahun berturut-turut. Anggaran terbaru yang disetujui kabinet pada Desember lalu menembus 9 triliun yen (sekitar 57 miliar dolar AS), mendekati target 2% PDB untuk militer.

Di tengah perdebatan sengit, Koizumi mengelak menjawab pertanyaan perwakilan militer China yang menuntut permintaan maaf Jepang kepada korban Perang Dunia II di China, Korea Selatan, dan Asia Tenggara. Ia justru kembali menyerang Beijing: "China terus meningkatkan belanja pertahanan pada level tinggi dan memperluas kapabilitas militer secara cepat di berbagai bidang tanpa transparansi yang memadai." Isu permintaan maaf memang menjadi ganjalan lama dalam hubungan kedua negara. Ayah Koizumi, Junichiro Koizumi, pernah menyampaikan beberapa permintaan maaf saat menjabat perdana menteri, namun China kerap menilainya tidak cukup.

Langkah Perdana Menteri Takaichi sejak menjabat Oktober 2025 cukup radikal. Selain meningkatkan anggaran, Jepang berencana membeli rudal permukaan-ke-kapal dan drone tak berawak untuk ditempatkan di darat dan bawah air. Aturan penjualan senjata mematikan ke negara lain juga dilonggarkan untuk memperkuat basis industri pertahanan. Yang paling kontroversial, Takaichi mendorong revisi Pasal 9 konstitusi—klausul pasifis yang melarang perang. Ketegangan memuncak pada November lalu ketika Beijing keberatan dengan pernyataan Takaichi bahwa Jepang dapat mengerahkan pasukan bela diri jika China menyerang Taiwan.

Kebijakan ini memecah belah publik Jepang. Sebagian mendukung penguatan pertahanan menghadapi ancaman China, sebagian lain khawatir eskalasi konflik. Debat sengit terjadi apakah Jepang mulai meninggalkan paham pasifisme pasca-perang yang menjadi identitas nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, gelombang protes anti-perang merebak di berbagai kota, bahkan disebut sebagai yang terbesar dalam beberapa dekade. Bagi Indonesia, dinamika ini patut dicermati karena perubahan postur militer Jepang dapat mempengaruhi keseimbangan keamanan di Asia Timur dan berdampak pada stabilitas kawasan, termasuk jalur perdagangan laut.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Jepang mampu mempertahankan komitmen transparansi dan dialog sambil terus memperkuat militernya, atau justru akan terjerumus dalam perlombaan senjata yang semakin memanas dengan China. Respons negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, akan menjadi faktor penentu arah kebijakan keamanan regional.