Prabowo Instruksikan Bahasa Prancis di Sekolah: PDIP Minta Kajian Matang

Rencana Presiden Prabowo Subianto mewajibkan bahasa Prancis di seluruh jenjang pendidikan Indonesia mendapat sorotan tajam dari PDIP. Partai berlambang banteng itu menilai keputusan tersebut terlalu terburu-buru dan berpotensi mengabaikan kebutuhan riil peserta didik di tanah air.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak bisa ditetapkan hanya berdasarkan kunjungan kenegaraan. “Tidak bisa begitu saja presiden berkunjung ke Prancis lalu mewajibkan bahasa Prancis. Nanti kalau ke Afrika, apa semua sekolah harus belajar bahasa Afrika?” ujarnya di Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Djarot, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif sebelum memutuskan bahasa asing mana yang wajib dan mana yang bersifat pilihan. Ia menekankan bahwa sekolah dan kementerian terkait harus diberi ruang untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. “Serahkan kepada user-nya, sekolah dan kementerian, untuk mengkaji apa yang paling penting diajarkan. Jangan semua diputuskan dari atas,” tambahnya.

Senada dengan Djarot, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyoroti implikasi pernyataan presiden yang kerap dianggap sebagai keputusan resmi. Ia menilai bahasa Prancis memang penting sebagai bahasa diplomasi, namun kurikulum nasional sudah menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing wajib. “Kalau hanya sekadar diplomasi, sebaiknya tidak disampaikan sebagai instruksi presiden. Ini bisa membingungkan pelaksana di lapangan,” kata Andreas.

Presiden Prabowo sendiri mengumumkan instruksi tersebut melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (28/5/2026). Ia beralasan bahwa penguasaan bahasa Prancis penting untuk menghadapi perkembangan global, terutama seiring eratnya hubungan bilateral Indonesia-Prancis di bidang pertahanan, sains, dan teknologi. “Saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah harus belajar bahasa Prancis,” tegas Prabowo.

Di tengah kontroversi, publik dan kalangan pendidik menunggu langkah konkret Kementerian Pendidikan. Apakah kebijakan ini akan langsung diterapkan atau dikaji ulang? Yang jelas, perdebatan ini membuka kembali diskusi tentang arah pendidikan bahasa asing di Indonesia: apakah cukup dengan bahasa Inggris, atau perlu diversifikasi untuk menjawab tantangan geopolitik dan ekonomi global?