Dua Dekade Lumpur Lapindo: Warga Bertahan di Tengah Abaian Negara

Dua puluh tahun setelah semburan lumpur panas meluluhlantakkan kawasan Porong, Sidoarjo, warga yang tersisa masih bergulat dengan dua pilihan pahit: bertahan di bawah bayang-bayang tanggul atau memulai hidup baru di tempat yang belum tentu lebih baik. Muna Ariyanti, 49 tahun, memilih opsi pertama. Setiap pagi ia menata puluhan sepeda motor milik penumpang kereta di tempat penitipan yang dikelolanya, hanya beberapa meter dari Stasiun Porong. Dengan tarif Rp5.000 per hari, ia menghidupi dirinya dan tiga anggota keluarga di rumah berukuran 3×5 meter.

Kampung halaman Muna di Kelurahan Mindi dulu adalah pusat ekonomi berkat Pasar Porong. Kini pasar itu rata menjadi taman, dan hanya tersisa 11 rumah dengan sekitar 60 jiwa. "Waktu lumpur meluber, warga diminta pindah. Tapi saya pilih bertahan karena uang ganti rugi tidak akan cukup untuk membeli rumah baru," ujarnya. Alasan serupa juga diutarakan warga lain yang enggan meninggalkan tanah kelahiran meski harus menghirup bau menyengat dan risiko kesehatan yang mengintai.

Kondisi kesehatan menjadi momok tersendiri. Muna sendiri mengidap sakit jantung setelah suaminya meninggal akibat kanker usus pada 2008. Ia tak bisa memastikan apakah penyakit itu terkait lingkungan tempat tinggalnya yang berjarak kurang dari 100 meter dari pusat semburan. "Awal-awal dulu pusing karena baunya. Sekarang sudah kebal, tidak dirasakan," katanya. Warga lain kerap mengeluh gangguan pernapasan, namun memilih berobat mandiri ke puskesmas.

Sementara itu, Siti Mukaidah dan 60 keluarga dari Desa Renokenongo memilih bedol desa ke Perumahan Renojoyo setelah empat tahun mengungsi. Mereka menolak skema kontrak rumah dan menanti pelunasan ganti rugi dari Lapindo. Meski merasa lebih aman, kehidupan baru itu tidak mudah. Air sumur keruh, sehingga mereka harus membeli air minum dari truk tangki. Sebagian besar kehilangan pekerjaan sebagai petani atau buruh, dan kini beralih menjadi pengasuh anak, buruh cuci, atau pengupas bawang putih. "Rasanya jauh lebih baik, tapi untuk kebutuhan ekonomi sangat jauh. Dulu punya sawah, sekarang tidak punya," keluh Siti.

Fenomena penyakit kanker yang marak di Perumahan Renojoyo memicu kekhawatiran. Dalam dua bulan terakhir, enam warga meninggal akibat kanker—jenisnya bervariasi dari hidung hingga payudara. Siti tidak bisa memastikan penyebabnya, namun mencatat bahwa sebagian besar penyakit terdeteksi setelah mereka pindah dari pengungsian. "Ada yang karena faktor ekonomi, jadi berobatnya ala kadarnya. Ada yang tidak mau opname karena tidak ada keluarga yang menunggui," katanya.

Parlaungan Iffah Nasution, dosen kebijakan publik Universitas Airlangga, menilai pemerintah dan Lapindo Brantas abai terhadap pemulihan jangka panjang. "Warga di sekitar tanggul dianggap sebagai kelompok masyarakat biasa, bukan rentan. Padahal tanggung jawab perusahaan tidak pernah selesai ketika berkaitan dengan bencana yang ditimbulkan," ujarnya. Ia mendesak intervensi kebijakan yang mencakup jaminan pekerjaan, kesehatan, dan akses bantuan sosial, bukan sekadar ganti rugi.

Harapan akan masa depan yang lebih baik juga datang dari anak-anak. Alvero Rafiski, siswa kelas 1 SD, menggambar kampung halamannya yang terkubur lumpur dalam Festival Menggambar peringatan 20 tahun bencana. "Inginnya rumah ada pemandangan indah, udara bersih, lumpurnya hilang," katanya. Tisya, teman sekelasnya, berharap tidak ada lagi bau menyengat dan warga tidak cemas tinggal di dekat tanggul. Pertanyaan yang tersisa: akankah negara hadir tidak hanya dengan ganti rugi, tetapi juga dengan pemulihan yang menyeluruh?