Pecat Chairman BP: Kisruh Tata Kelola Guncang Raksasa Energi Inggris
Baca dalam 60 detik
- Albert Manifold dipecat dari jabatan chairman BP tanpa peringatan, dipicu dugaan pelanggaran tata kelola dan perilaku tidak pantas.
- Manifold membantah tuduhan dan mengklaim dipecat karena terlalu agresif mendorong efisiensi, sementara dewan direksi menilai pengawasannya bermasalah.
- Pemecatan ini terjadi di tengah tekanan investor terhadap strategi energi BP, dengan implikasi bagi mitra dan kontraktor di Indonesia.
Albert Manifold, Chairman British Petroleum (BP), resmi diberhentikan dari jabatannya pada Selasa (26/5/2026) setelah dewan direksi menemukan masalah serius dalam tata kelola, pengawasan, dan perilaku yang dianggap tidak pantas. Keputusan ini mengejutkan pasar dan memicu perdebatan tentang arah tata kelola perusahaan energi terbesar Inggris tersebut.
Manifold, yang baru menjabat sejak Oktober 2025 menggantikan Helge Lund, langsung bereaksi keras. Dalam pernyataan yang dikirimkan ke sejumlah media, ia mengecam pemecatan tersebut dan membantah semua tuduhan. "Saya sepenuhnya membantah penggambaran perilaku saya. Saya dipecat tanpa peringatan dan tanpa penjelasan," ujarnya, Rabu (27/5/2026). Ia menegaskan bahwa selama masa jabatannya, ia justru berupaya memangkas biaya, menantang pemborosan, dan menuntut standar yang lebih tinggi di BP.
Namun, sumber anonim yang dikutip oleh Financial Times menyebutkan bahwa sejumlah direktur memandang Manifold terlalu agresif dan terlalu banyak mengendalikan perusahaan. Amanda Blanc, direktur independen senior BP, mengakui bahwa Manifold "membantu membawa fokus dan kecepatan yang disambut baik pada transformasi BP", tetapi dewan direksi "terkejut dan kecewa mengetahui adanya masalah pengawasan tata kelola dan perilaku yang dianggap tidak dapat diterima".
Kisruh ini tidak lepas dari tekanan investor yang sudah terlihat dalam rapat umum pemegang saham tahunan BP bulan lalu. Saat itu, 82% pemegang saham mendukung pemilihan Manifold — angka yang jauh di bawah dukungan hampir bulat yang biasanya diterima para direktur. Sebagian ketidakpuasan investor diarahkan pada Manifold karena dianggap gagal menyeimbangkan antara tuntutan efisiensi dan transparansi tata kelola. Penolakan investor terhadap resolusi yang akan mengurangi persyaratan pelaporan iklim juga menjadi latar belakang ketegangan.
Bagi Indonesia, pergantian kepemimpinan BP ini memiliki implikasi langsung. BP merupakan salah satu investor asing terbesar di sektor hulu migas Tanah Air, dengan portofolio 11 blok yang dikelola melalui BP Indonesia. Perusahaan ini juga terlibat dalam proyek Tangguh LNG di Papua dan eksplorasi di Laut Arafura. Ketidakpastian di level dewan direksi dapat memengaruhi pengambilan keputusan strategis, termasuk komitmen investasi dan kepatuhan terhadap kontrak bagi hasil dengan SKK Migas. Analis energi dari Universitas Indonesia menilai bahwa meskipun operasi di Indonesia kemungkinan tidak terganggu dalam jangka pendek, perubahan arah kebijakan energi BP pasca-Manifold patut dicermati.
Manifold diangkat sebagai chairman setelah pendahulunya, Helge Lund, hengkang menyusul perubahan haluan BP yang menunda target pengurangan karbon demi meningkatkan produksi bahan bakar fosil. Langkah itu menuai kritik dari kelompok lingkungan dan sebagian pemegang saham. Kini, dengan pemecatan Manifold, BP kembali menghadapi ketidakpastian di pucuk pimpinan. Pertanyaan besarnya: akankah dewan direksi memilih chairman baru yang lebih akomodatif terhadap tekanan investor hijau, atau justru melanjutkan strategi pro-minyak bumi yang telah berjalan?
