Dapur sebagai Benteng Perlawanan: Perempuan Poso Melawan Dampak PLTA demi Danau dan Kehidupan

Di sudut Tentena, Sulawesi Tengah, dapur bukan lagi sekadar tempat memasak. Ruang yang kerap dianggap domestik ini telah bertransformasi menjadi pusat perlawanan dan solidaritas. Para perempuan yang tergabung dalam Aliansi Penjaga Danau Poso (APDP) menjadikan dapur kolektif sebagai basis untuk menyusun strategi melindungi ekosistem danau yang terancam oleh proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso.

PLTA Poso, yang mulai dibangun pada 2003 dan dikelola oleh PT Poso Energy—anak usaha Kalla Group—memiliki kapasitas total 515 megawatt dan telah beroperasi penuh sejak 2023. Namun, dampak pembangunannya masih terasa hingga kini. Pengerukan saluran keluar danau dan pembangunan bendungan telah menurunkan permukaan air secara permanen dan mengubah pola pasang-surut. Pada April 2020, uji coba pembukaan pintu air menyebabkan 266 hektare lahan sawah dan kebun di 16 desa terendam, memicu gagal panen dan hilangnya sumber pangan warga.

Bendungan PLTA juga menghalangi jalur migrasi ikan sidat (masapi) yang harus bertelur di laut Teluk Tomini. Meskipun PT Poso Energy telah membangun fishway, efektivitasnya diragukan karena hasil tangkapan nelayan terus menurun. Bagi perempuan Poso, ikan sidat bukan hanya sumber pendapatan, tetapi juga protein utama bagi anak-anak mereka. Kerusakan lingkungan ini langsung berdampak pada meja makan keluarga, mendorong para ibu untuk bangkit.

Perempuan Poso memiliki sejarah panjang sebagai pemimpin adat, hakim, dan tabib sebelum era kolonial. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mengerdilkan peran mereka dengan membatasi pada urusan domestik. Kini, narasi domestik itu justru dibalik menjadi kekuatan. Melalui tradisi moapu—makan siang bersama yang digelar setiap dua atau tiga bulan—para perempuan dari berbagai latar belakang (ibu rumah tangga, petani, guru, pensiunan PNS) berkumpul sambil memasak dan merencanakan aksi. Mereka membahas isu lingkungan, melakukan ritual megilu (doa bersama di tepi danau), dan menyusun protes seperti somasi, audiensi ke DPRD dan gubernur, hingga aksi cor kaki.

Aksi-aksi ini telah mendorong pemerintah daerah untuk memediasi, namun belum mencapai kesepakatan karena nilai kompensasi dinilai tidak sepadan. Banyak keluarga kehilangan lahan dan mata pencaharian, terpaksa berutang, dan harus mengubur impian anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Danau Poso bukan sekadar sumber daya, melainkan identitas dan ruang hidup masyarakat. Ketergantungan pada pangan dari luar meningkat, sementara kedaulatan pangan lokal terkikis.

Perempuan Poso menegaskan bahwa pembangunan energi terbarukan tidak boleh mengorbankan ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar. Dari dapur dan meja makan, mereka menyuarakan pesan bahwa transisi energi yang adil harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan secara menyeluruh. Langkah mereka menjadi contoh bagaimana komunitas lokal dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.