Standar Ganda Liputan Gaza: Buku Baru Adam Johnson Bongkar Kemunafikan Media Liberal

Buku terbaru Adam Johnson, How to Sell a Genocide: The Media’s Complicity in the Destruction of Gaza, mengungkap bagaimana media arus utama di Amerika Serikat menerapkan standar ganda yang mencolok dalam melaporkan perang di Gaza dibandingkan konflik lain seperti invasi Rusia ke Ukraina. Melalui analisis terhadap 12.000 artikel dan 5.000 klip televisi, Johnson menunjukkan bahwa media yang mengklaim diri liberal justru menjadi alat legitimasi kekerasan Israel.

Salah satu temuan paling mencolok adalah perbandingan liputan kematian anak-anak. Dalam 100 hari pertama perang Ukraina, CNN menyebut kematian anak sebanyak 4.223 kali, sementara dalam periode yang sama di Gaza hanya 3.632 kali—padahal jumlah anak yang tewas di Gaza mencapai lebih dari 10.000 jiwa, dibandingkan 262 anak di Ukraina. Di MSNBC, ketimpangan serupa terjadi: 1.775 sebutan untuk anak Ukraina berbanding 1.522 untuk anak Palestina. Angka ini menunjukkan bahwa proporsi liputan sama sekali tidak sebanding dengan skala tragedi.

Johnson juga mencatat bahwa istilah-istilah bermuatan moral seperti "genosida" dan "kejahatan perang" digunakan 17,2 kali lebih sering untuk Ukraina dibandingkan Gaza di CNN dan MSNBC. Dalam 30 hari pertama konflik, warga Ukraina disebut sebagai korban genosida atau kejahatan perang sebanyak 1.790 kali, sementara warga Palestina hanya 104 kali. Padahal, Asosiasi Internasional Sarjana Genosida telah menyatakan bahwa perang Israel di Gaza memenuhi definisi hukum genosida, sebuah penilaian yang didukung 86 persen anggotanya.

Standar ganda ini tidak hanya soal pemilihan kata, tetapi juga prosedur verifikasi. Setelah serangan di Rumah Sakit Al-Ahli pada 17 Oktober 2023, CNN dan New York Times mengeluarkan kebijakan baru: serangan hanya boleh diatribusikan kepada Israel setelah mendapat konfirmasi dari IDF dan koordinat GPS. Seorang sumber di CNN mengungkapkan bahwa kebijakan ini tidak pernah diterapkan dalam konflik lain, termasuk Ukraina. "Never, never, never, never, never," katanya. Akibatnya, istilah "Hamas-run" atau "Hamas-controlled" mulai disematkan pada Kementerian Kesehatan Gaza, meskipun sebelumnya data dari lembaga itu dianggap andal oleh WHO, Human Rights Watch, dan Departemen Luar Negeri AS.

Fenomena serupa terjadi di Australia. The Age, yang pada 2017 dengan lantang menyebut penganiayaan Rohingya di Myanmar sebagai genosida dan menyerukan sanksi, kini enggan menggunakan istilah yang sama untuk Gaza—meskipun organisasi seperti Médecins Sans Frontières telah menyatakan operasi Israel di Gaza bersifat genosidal. Ketika ratusan pekerja media menandatangani surat terbuka yang menyerukan liputan yang lebih berimbang pada 2023, manajemen Nine Entertainment—penerbit The Sydney Morning Herald dan The Age—mengeluarkan memo yang melarang jurnalis yang menandatangani surat itu untuk meliput perang. Ironisnya, para editor yang menandatangani memo tersebut sebelumnya telah menerima perjalanan studi gratis ke Israel dari kelompok pro-Israel.

Bagi Indonesia, temuan ini relevan mengingat posisi negara kita yang non-blok dan memiliki sejarah dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Media Indonesia perlu waspada terhadap praktik standar ganda serupa, terutama dalam melaporkan konflik internasional. Apakah media di Tanah Air akan konsisten menerapkan standar yang sama untuk semua korban, atau justru ikut terjebak dalam narasi yang membedakan nilai kemanusiaan berdasarkan identitas? Pertanyaan ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya pengaruh lobi asing dan kepentingan geopolitik.

Johnson memperingatkan bahwa model pembelaan dan pengalihan isu yang disempurnakan selama genosida Gaza akan menjadi cetak biru untuk konflik-konflik masa depan. Jika media liberal terus membiarkan standar ganda ini, maka tidak hanya kredibilitas jurnalisme yang dipertaruhkan, tetapi juga masa depan sistem hukum internasional yang semakin tidak berdaya. Seperti dikatakan sejarawan Pankaj Mishra, kritik terhadap pers bukan sekadar soal pemberitaan yang bias, melainkan cerminan dari pembusukan institusi demokrasi di Barat.