Agroforestri Loksado: Bukti Nyata Masyarakat Adat Meratus Mampu Jaga Hutan dan Ekonomi

Di lereng Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, Amat (41) dengan cekatan menebas rumput liar di kebunnya yang seluas tiga hektar. Pria asal Desa Lok Lahung, Kecamatan Loksado, ini menanam sekitar 1.500 pohon kayu manis yang menjadi tumpuan hidup keluarganya. Bagi warga Loksado, kayu manis bukan sekadar komoditas — ia adalah simbol keseimbangan antara manusia dan alam.

Masyarakat Adat Meratus di Loksado menerapkan pola berladang gilir-balik. Lahan yang semula ditanami padi, setelah beberapa kali panen disulap menjadi kebun campuran: kayu manis, kemiri, kopi, durian, dan tanaman pangan. Sistem ini, menurut Amat, menjaga kualitas tanah dan mencegah erosi. “Kalau satu pohon dipanen, kami langsung menanam bibit baru supaya lahannya tidak gundul,” ujarnya.

Dari satu pohon kayu manis, warga bisa memperoleh 10 kilogram kulit kering dengan harga jual Rp50.000 per kilogram. Hasilnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari hingga biaya sekolah anak. Namun, Amat dan Kelompok Petani Kayu Manis Organik Desa Lok Lahung tak berhenti di situ. Sejak harga kayu manis mentah anjlok, mereka belajar mengolahnya menjadi sirup — sebuah langkah yang meningkatkan nilai tambah secara signifikan. Satu kilogram kayu manis bisa menghasilkan 60 botol sirup seharga Rp25.000 per botol. “Kalau dijual kulitnya saja, keuntungan tipis. Tapi kalau sudah jadi sirup, lebih berlipat,” kata Budi, anggota kelompok tani.

Selain kayu manis, kemiri menjadi andalan lain. Warga mengupas kemiri dengan bayaran Rp3.000 per kilogram dari pengepul. Harga kemiri kupas kering mencapai Rp35.000–Rp45.000 per kilogram. Nidil (80) menuturkan, pohon kemiri tumbuh tanpa pupuk kimia, mengandalkan musim. “Terkadang hasil melimpah, tapi tak jarang sedikit,” katanya.

Praktik agroforestri ini mendapat apresiasi dari Raden Rafiq, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel. Menurutnya, sistem tanam campuran seperti ini mampu menjaga tutupan vegetasi, mempertahankan keanekaragaman hayati, dan adaptif terhadap krisis iklim. “Ketika masyarakat punya sumber penghidupan yang layak dari hasil kelola hutan yang tidak merusak, godaan untuk melepas wilayah adat kepada industri menjadi jauh lebih kecil,” tegasnya.

Namun, tekanan terhadap kawasan Meratus terus mengintai. Data Walhi Kalsel menunjukkan sekitar 41% hutan di provinsi ini telah dibebani izin tambang, dengan 399.000 hektar lahan tambang dan 356.000 hektar kawasan karst terancam. Rafiq mengkritik kemudahan pemerintah memberikan izin investasi yang berpotensi memicu konflik agraria dan kerusakan ekologis.

Di sisi lain, pemerintah daerah berupaya mengakomodasi praktik masyarakat. Rahmad Riansyah, Kepala KPH Hulu Sungai, menyebut pola tanam warga Loksado sejalan dengan prinsip agroforestri. Beberapa skema seperti LPHD dan HKm telah diterapkan di desa lain, sementara di Lok Lahung masih menunggu pengajuan. Terkait wacana Taman Nasional Meratus seluas 119.779 hektar, Rahmad menegaskan proses pengakuan masyarakat adat harus dipercepat terlebih dahulu. “Gubernur Kalsel telah memberi mandat agar pengakuan masyarakat adat dipercepat sebelum pembahasan taman nasional dilanjutkan,” ujarnya.

Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan model pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini mendapat pengakuan hukum dan dukungan modal. Amat dan kelompoknya masih terkendala keterbatasan tenaga dan akses pasar untuk mengembangkan produk turunan kayu manis seperti bubuk dan permen. Namun, semangat mereka tak surut. “Kalau tenaga dan modal sudah siap, kami akan coba produk lain,” pungkas Amat.