Blackout Sumatra Rugikan Miliaran Rupiah, Pakar Desak PLN Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Pemadaman listrik besar-besaran yang melanda sejumlah provinsi di Sumatra pada 22–23 Mei 2026 tidak hanya melumpuhkan aktivitas ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerugian materi yang mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Peristiwa ini memicu gelombang kritik terhadap PT PLN (Persero) dan mendorong tuntutan evaluasi menyeluruh atas sistem kelistrikan nasional.

Gangguan transmisi pada saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 275 kV di jalur Muara Bungo–Sungai Kumpeh, Jambi, menjadi pemicu utama blackout. Menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, cuaca buruk menyebabkan ketidakstabilan frekuensi dan tegangan, yang kemudian memicu efek domino hingga pembangkit listrik mengalami oversupply dan keluar dari sistem. Proses pemulihan berlangsung lambat karena pembangkit berbasis batu bara (PLTU) membutuhkan waktu 15–20 jam untuk start-up dan sinkronisasi kembali.

Dampak sosial juga tidak kalah serius. Tiga orang dilaporkan tewas di Sumatera Utara: dua karyawan toko aksesoris ponsel di Batu Bara akibat keracunan asap genset, dan seorang remaja di Deliserdang yang tenggelam saat mandi di sungai karena pompa air tidak berfungsi. Para pelaku UMKM, seperti pemilik kafe dan usaha fotokopi, mengaku merugi besar karena tidak bisa beroperasi selama dua hari.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai blackout ini merupakan konsekuensi dari kebijakan PLN yang terlalu bergantung pada pembangkit batu bara tua dan mahal. Menurutnya, biaya perawatan transmisi dan investasi energi terbarukan semakin tertekan akibat beban kontrak batu bara. Bhima mendesak pembentukan auditor independen untuk menghitung kerugian, pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak, serta revisi total Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dengan mengutamakan energi terbarukan dan jaringan transmisi yang lebih andal.

Bareskrim Polri yang turun menyelidiki memastikan tidak ada unsur pidana atau sabotase. Wakil Kepala Bareskrim Irjen Pol Nunung Syaifuddin menyatakan penyebab utama adalah faktor teknis dan cuaca ekstrem. Meski demikian, Bhima menegaskan bahwa insiden ini tidak bisa dianggap sekadar force majeure dan menuntut pertanggungjawaban pimpinan PLN. “Dirut PLN memang saatnya mundur karena blackout di Sumatra ini salah satu yang terburuk dalam sejarah,” ujarnya.

Ke depan, peristiwa ini menjadi momentum bagi pemerintah dan PLN untuk melakukan transformasi sistem ketenagalistrikan yang lebih tangguh, diversifikasi sumber energi, serta peningkatan investasi pada infrastruktur transmisi guna mencegah terulangnya kegagalan sistem serupa.