COP31 di Turki: Ketika Diplomasi Iklim Berisiko Jadi Sekadar Kartun

Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Turki menjadi ujian bagi kredibilitas diplomasi iklim global. Negara yang selama ini bergantung pada batu bara dan gas alam itu kini memegang mandat memimpin negosiasi yang menentukan arah pendanaan iklim dan ambisi pengurangan emisi dunia.

Pilihan Turki sebagai tuan rumah sesungguhnya menyimpan paradoks. Di satu sisi, Ankara berupaya menampilkan diri sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang. Di sisi lain, kebijakan energi domestiknya masih berpihak pada bahan bakar fosil. Kartunis Guardian, Nicola Jennings, menangkap ironi ini dalam sebuah ilustrasi yang menempatkan Turki di panggung COP31 dengan latar belakang cerobong asap dan komitmen yang belum terealisasi.

Kritik terhadap Turki bukan tanpa dasar. Laporan terbaru Climate Action Tracker menempatkan komitmen iklim Turki dalam kategori "sangat tidak memadai". Target pengurangan emisi yang diajukan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dinilai tidak sejalan dengan jalur 1,5 derajat Celsius. Meski demikian, sebagai presidensi COP, Turki memiliki peluang untuk membuktikan komitmen melalui mediasi yang efektif, terutama dalam isu pendanaan transisi energi yang menjadi ganjalan utama antara negara kaya dan miskin.

Bagi Indonesia, posisi Turki sebagai presidensi COP31 memiliki arti strategis. Sebagai negara berkembang yang juga menghadapi tantangan transisi energi, Indonesia dapat memanfaatkan forum ini untuk mendorong skema pendanaan yang adil. Kedua negara memiliki karakteristik serupa: ketergantungan pada energi fosil, komitmen iklim yang dipertanyakan, dan kebutuhan investasi hijau yang besar. Jika Turki gagal menunjukkan kepemimpinan, kepercayaan terhadap proses multilateral akan semakin terkikis, dan negara-negara berkembang akan semakin sulit mendapatkan dukungan finansial untuk beralih ke energi bersih.

"Presidensi COP harus mampu menjembatani kepentingan nasional dengan tanggung jawab global. Tanpa itu, konferensi hanya akan menjadi ajang retorika tahunan," ujar seorang pengamat kebijakan iklim dari lembaga think tank internasional, seperti dikutip dari laporan analisis.

Yang paling dinanti dari COP31 adalah apakah Turki mampu mendorong kesepakatan konkret mengenai pendanaan iklim, termasuk janji negara maju untuk menyalurkan 100 miliar dolar AS per tahun. Selain itu, operasionalisasi Dana Kerugian dan Kerusakan yang disepakati di COP28 harus segera diwujudkan. Tanpa terobosan di kedua isu ini, COP31 berisiko menjadi rutinitas diplomatik tanpa hasil nyata.

Ke depan, mata dunia akan tertuju pada kemampuan Turki mengelola konflik kepentingan di dalam negeri sambil memimpin negosiasi global. Jika presidensi Turki hanya menghasilkan komitmen di atas kertas, kritik yang selama ini muncul dalam bentuk kartun akan berubah menjadi ketidakpercayaan yang lebih dalam terhadap proses iklim multilateral. Akankah COP31 menjadi titik balik atau justru pengulangan janji yang sama?