Komnas HAM Desak Panglima TNI Copot Komandan Lapangan Kasus Tembak Warga di Pidie

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menempatkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di garis depan pertanggungjawaban atas insiden berdarah di Gampong Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, pada 4 November 2026. Peristiwa itu menewaskan seorang pemuda, Abzalul Rizal (20), dan melukai sejumlah warga lain saat perayaan Maulid Nabi tengah berlangsung.

Bagi Komnas HAM, persoalannya bukan sekadar siapa yang menarik pelatuk, melainkan mengapa pasukan bersenjata dikerahkan menghadapi kerumunan warga dalam suasana damai. Anggota Komnas HAM, Amiruddin al-Rahab, menilai pimpinan TNI perlu memeriksa dan memproses hukum komandan lapangan secara terbuka. Bahkan, ia mendorong Panglima memberi teguran keras kepada komandan satuan di Aceh, dan bila perlu mencopotnya, karena dinilai keliru menempatkan anggota TNI berhadapan langsung dengan masyarakat.

Insiden itu bermula dari upaya aparat menurunkan bendera Bulan Bintang yang dikibarkan warga dalam perayaan maulid. Komnas HAM meminta langkah awal dilakukan lewat pengamanan seluruh pucuk senjata yang digunakan, lalu diuji balistik. Uji itu krusial untuk memastikan jenis amunisi yang dipakai, terutama karena Pangdam Iskandar Muda, Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, membantah adanya peluru tajam dalam penertiban tersebut.

Komnas HAM tidak berhenti pada tuntutan pengusutan. Amiruddin menegaskan perlunya tim gabungan investigasi yang melibatkan kementerian lain serta unsur masyarakat Aceh, dengan Menko Politik dan Keamanan sebagai pengarah. Di jalur paralel, Komnas HAM akan menjalankan investigasi independen. Namun ia menegaskan hasil lembaganya bukan pengganti penyelidikan aparat, melainkan informasi pembanding bagi proses hukum negara.

"Kondisi Aceh yang sudah damai lebih dari 20 tahun ini jangan sampai tercoreng oleh tindakan aparat dalam peristiwa seperti yang terjadi di Tiro, Pidie," ujar Amiruddin.

Pemerintah memberi sinyal searah. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan telah disepakati penyelidikan atas kasus ini, mencakup identifikasi pelaku, pihak yang bertanggung jawab, dan langkah penegakan hukum. Pernyataan itu disampaikan di Banda Aceh, sehari setelah insiden. Namun janji penyelidikan belum menjawab pertanyaan utama: apakah ada pelanggaran prosedur dalam pengerahan pasukan, dan mengapa pendekatan represif dipilih untuk persoalan simbol daerah.

Komnas HAM menyoroti satu hal yang lebih struktural. Merujuk UU Pemerintahan Aceh, wilayah itu berada dalam kondisi damai, sehingga persoalan politik lokal semestinya dihadapi dengan perangkat damai, bukan logika konflik. Amiruddin menilai peran kepolisian semestinya lebih dikedepankan dalam mengelola kegiatan warga di ruang publik, termasuk menjaga kebebasan menyampaikan pendapat secara damai. Ia juga meminta autopsi forensik dilakukan secepatnya agar penyebab kematian tidak menjadi polemik dan hasilnya bisa menjadi alat bukti di pengadilan.

Yang tersisa adalah persoalan lama yang kembali mencuat: bendera Bulan Bintang sebagai simbol daerah yang telah diatur Pasal 246 UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Komnas HAM mendorong pemerintah membuka dialog konstruktif atas keluhan warga Aceh, dengan Menteri Dalam Negeri sebagai inisiator. Tanpa jalan dialog, insiden seperti di Tiro berpotensi terulang, dan kepercayaan publik terhadap aparat akan terus tergerus. Pertanyaannya kini: apakah pemerintah akan menempuh jalur hukum dan dialog, atau kembali menutup persoalan dengan klaim sepihak?