Mantan Menkeu Inggris Rachel Reeves: Brexit Bikin Negara Lebih Miskin, Masa Depan Ada di Uni Eropa
Baca dalam 60 detik
- Rachel Reeves secara terbuka menyatakan bahwa Inggris seharusnya kembali ke pangkuan Uni Eropa karena Brexit telah melemahkan ekonomi dan keamanan nasional.
- Pernyataan ini menandai intervensi politik pertamanya pasca-mundur dari Kabinet Bayangan, sekaligus memicu perdebatan di Partai Buruh yang masih terikat manifesto 2024.
- Pemerintahan PM Andy Burnham menghadapi tekanan untuk merumuskan ulang hubungan dengan Brussels, namun setiap perubahan besar mensyaratkan mandat elektoral pada 2029.

Rachel Reeves, mantan Menteri Keuangan Inggris, secara terbuka menyerukan agar negaranya kembali ke dalam Uni Eropa. Dalam pernyataan pertamanya sejak meninggalkan posisi di Treasury, ia menegaskan bahwa Brexit telah membuat Inggris menjadi "lebih miskin, lebih lemah, dan kurang aman". Seruan ini menjadi sinyal pergeseran sikap di lingkaran Partai Buruh, yang selama ini berkomitmen menjalankan Brexit sesuai hasil referendum 2016.
Reeves, yang kini duduk sebagai anggota parlemen biasa, menulis di kolom Sunday Times bahwa tidak ada seorang pun di Kementerian Keuangan yang meragukan arah pandangannya. "Saya percaya masa depan Inggris ada di Uni Eropa," tulisnya. Ia menambahkan bahwa pendukung keanggotaan kembali harus mampu "membangun argumen, menunjukkan manfaat nyata, dan menyusun langkah berikutnya dengan tepat". Pernyataan ini kontras dengan manifesto Partai Buruh pada pemilu 2024 yang secara eksplisit menolak kembalinya kebebasan bergerak, keanggotaan pasar tunggal, dan serikat pabean.
Perdana Menteri Andy Burnham, yang memimpin pemerintahan saat ini, sebelumnya telah menyerukan perlunya "diskusi jujur" tentang hubungan masa depan dengan Eropa. Namun ia menegaskan bahwa perubahan signifikan apa pun memerlukan mandat dari pemilih dalam pemilihan umum, yang berikutnya dijadwalkan paling lambat 2029. Partai Konservatif menolak membuka kembali debat Brexit, sementara Reform UK pimpinan Nigel Farage menilai tidak ada mandat untuk mempererat hubungan dengan Brussels.
Dalam tulisannya, Reeves juga berharap KTT Inggris-Uni Eropa mendatang menghasilkan konfirmasi atas skema mobilitas pemuda yang telah ia dorong sejak menjabat. Selain itu, ia menginginkan kemajuan menuju keikutsertaan Inggris dalam program Security Action for Europe (SAFE), inisiatif pertahanan bersama Uni Eropa yang dibentuk setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Pakta pertahanan yang disepakati Mei lalu telah membuka jalan bagi perusahaan pertahanan berbasis di Inggris untuk terlibat dalam proyek-proyek yang didanai SAFE.
"Tidak ada seorang pun di Treasury yang pernah meragukan di mana insting saya. Saya sungguh percaya masa depan Inggris terletak di dalam Uni Eropa." — Rachel Reeves, dalam kolom Sunday Times.
Reeves juga membela rekam jejaknya selama di pemerintahan, dengan menekankan perlunya pemerintah menjadi "lebih berani" dalam membangun proyek infrastruktur besar dan "berpandangan jernih" terhadap risiko dan manfaat kecerdasan buatan bagi ekonomi maju. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan global terhadap Inggris untuk menyesuaikan kebijakan industri dan teknologi pasca-Brexit.
Bagi Indonesia, dinamika politik Inggris ini memiliki implikasi tidak langsung terhadap hubungan dagang dan investasi. Inggris adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia di Eropa, dan setiap perubahan arah kebijakan luar negeri Inggris—terutama jika mengarah pada keterlibatan lebih dalam dengan Uni Eropa—dapat memengaruhi posisi tawar Indonesia dalam perundingan dagang bilateral maupun regional. Selain itu, isu kerja sama pertahanan melalui SAFE dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk menjajaki kerja sama keamanan dengan Inggris dan negara-negara Eropa lainnya, terutama di tengah ketegangan geopolitik di Indo-Pasifik.
Partai Buruh sendiri masih terbelah antara sayap yang ingin mempertahankan komitmen manifesto dan kelompok yang mendorong pendekatan lebih pro-Eropa. Reeves, dengan pengalaman sebagai menteri keuangan, kini menjadi salah satu suara paling terang dari kubu kedua. Namun, tanpa dukungan penuh dari pimpinan partai, gagasan kembalinya Inggris ke Uni Eropa masih jauh dari kenyataan. Pertanyaannya, akankah Burnham membuka pintu bagi debat ulang Brexit, atau justru mempertahankan garis status quo hingga pemilu 2029?



