Menteri Keuangan Inggris Isyaratkan Upah Minimum Pekerja Muda Tak Naik, Janji Manifesto Terancam

Menteri Keuangan Inggris, John Healey, secara terbuka mengisyaratkan bahwa janji Partai Buruh untuk menyamakan upah minimum antara pekerja muda (18–20 tahun) dan pekerja dewasa (di atas 20 tahun) kemungkinan besar tidak akan terpenuhi sebelum pemilihan umum berikutnya. Pernyataan ini muncul dalam wawancara dengan BBC yang akan disiarkan Minggu mendatang, dan langsung memicu spekulasi bahwa komitmen manifesto 2024 akan dikorbankan.

Dalam anggaran minggu lalu, Healey menyatakan bahwa pekerja muda akan menerima kenaikan upah yang sama persentasenya dengan pekerja dewasa, namun hal itu tetap menyisakan selisih tarif. Untuk tahun 2026, upah minimum pekerja usia 18–20 tahun ditetapkan naik menjadi £11,27 per jam, sementara pekerja di atas 20 tahun menerima minimal £13,21 per jam. Kesenjangan sekitar £1,94 per jam itu praktis tidak berubah dari sebelumnya.

Ketika ditanya apakah pekerja muda akan mendapatkan upah yang setara dengan pekerja dewasa pada saat pemilu berikutnya, Healey menjawab singkat, "Kami akan melangkah satu per satu." Jawaban ini kontras dengan janji Partai Buruh pada 2024 yang secara eksplisit menyebut akan menghapus "diskriminasi pita usia" dan menutup celah antara upah minimum dewasa dan upah pekerja 18–20 tahun.

Healey menegaskan bahwa ambisi untuk menyamakan upah tetap ada, tetapi ia memberi indikasi kuat bahwa realisasinya bisa tertunda. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan trade-off antara penciptaan lapangan kerja dan kenaikan upah. "Tidak ada pertanyaan tentang apakah atau jika, ini pertanyaan tentang kapan—seberapa cepat," ujarnya. Ia juga menyebut ingin melibatkan dunia usaha dan serikat pekerja dalam proses pengambilan keputusan.

"Saya ingin memastikan kita dapat mencermati secara serius trade-off yang ada antara lapangan kerja dan upah. Saya ingin mengajak dunia usaha dan serikat pekerja bersama pemerintah, karena bersama-sama kita harus mengatasi apa yang saat ini menjadi aib moral bangsa ini: satu juta anak muda yang tersisih tanpa prospek dibantu masuk dunia kerja."

Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran di kalangan serikat pekerja dan faksi kiri Partai Buruh, yang selama ini mendorong penghapusan pita usia sebagai langkah menuju keadilan upah. Sejumlah pengamat menilai bahwa penundaan ini dapat melemahkan kredibilitas pemerintah di mata konstituen muda yang menjadi basis dukungan tradisional Partai Buruh.

Selain soal upah, Healey juga mengisyaratkan kesediaan melakukan pemotongan besar pada beberapa area belanja publik demi menurunkan utang negara. Dokumen anggaran memang mencantumkan pengurangan riil untuk sejumlah departemen pemerintah di tahun-tahun mendatang. Namun, lembaga independen Institute for Fiscal Studies (IFS) pekan ini meragukan kemungkinan pemerintah benar-benar menjalankan pemotongan tersebut.

Ditanya apakah ia akan melakukan pemotongan besar, Healey menjawab, "Kami sudah menunjukkan bahwa kami siap mengambil keputusan sulit tentang prioritas pemerintah." Ia menambahkan bahwa rencana tersebut akan dibawa ke dalam rencana 10 tahun dan tinjauan belanja tahun depan. "Tetapi dalam anggaran, saya juga telah menyampaikan cara-cara kami bersiap dan pekerjaan yang sedang berjalan untuk mempersiapkan keputusan tinjauan belanja itu," ujarnya.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin bagaimana negara maju bergulat dengan dilema antara melindungi pekerja rentan dan menjaga iklim investasi. Kebijakan upah minimum yang berbasis usia sering menjadi perdebatan serupa di Indonesia, terutama terkait pekerja muda dan sektor padat karya. Jika Inggris—negara dengan pasar tenaga kerja yang lebih matang—saja kesulitan memenuhi janji kesetaraan upah, tekanan serupa bisa jadi lebih rumit di negara berkembang.

Ke depan, publik Inggris akan menanti apakah pemerintah benar-benar akan menunda penyamaan upah hingga setelah pemilu, atau mencari formula kompromi yang memuaskan serikat pekerja tanpa mengorbankan penciptaan lapangan kerja. Yang jelas, janji politik yang pernah lantang kini menghadapi ujian realitas fiskal dan politik.