Aturan Izin Tinggal Permanen Inggris Direvisi, Pekerja Care Lansia Bebas dari Tunggu 15 Tahun

Menteri Dalam Negeri Inggris Shabana Mahmood dijadwalkan mengumumkan keputusan akhir mengenai aturan izin tinggal permanen (indefinite leave to remain/ILR) pekan depan, dengan sinyal kuat bahwa kebijakan yang semula kontroversial akan dilunakkan bagi pekerja sosial yang sudah berada di negara itu.

Usulan awal Mahmood memperpanjang masa tunggu dari lima tahun menjadi sepuluh tahun, bahkan hingga 15 tahun bagi migran berupah rendah. Namun, sumber internal pemerintah mengindikasikan bahwa pekerja care yang telah menetap di Inggris akan dikecualikan dari ketentuan yang lebih ketat tersebut. Langkah ini diambil setelah munculnya resistensi dari dalam kabinet sendiri, termasuk dari Menteri Perumahan Angela Rayner yang sebelum kembali ke pemerintahan menyebut proposal itu "tidak British" karena mengubah aturan secara retroaktif bagi mereka yang datang dengan niat baik.

Perdebatan ini menyoroti dilema klasik negara tujuan migran: di satu sisi, pemerintah perlu mengendalikan lonjakan migrasi bersih yang tinggi pada era pemerintahan sebelumnya; di sisi lain, sektor perawatan lansia sangat bergantung pada tenaga kerja asing. Data resmi menunjukkan bahwa sektor sosial care di Inggris menghadapi kekurangan tenaga kerja kronis, sehingga pembatasan akses permanen bagi pekerja care berpotensi memperparah krisis layanan publik.

Meski demikian, Mahmood tetap berencana menerapkan aturan baru bagi sebagian besar migran lain: masa tinggal dan bekerja sepuluh tahun sebelum bisa mengajukan status permanen. Ada ruang pengurangan bagi mereka yang aktif berkontribusi di komunitas atau memiliki pendapatan lebih tinggi. Kebijakan ini merupakan kompromi antara tuntutan Partai Konservatif yang menuduh pemerintah "melunak" dan desakan dari dalam koalisi agar tidak menghukum migran yang telah lama bekerja secara legal.

"Shabana Mahmood telah menyerah pada tekanan Angela Rayner dan anggota parlemen pendukung perbatasan terbuka, dan akan mencabik rencananya sendiri untuk mereformasi izin tinggal permanen," kata juru bicara Partai Konservatif pada September lalu, seraya menyebut kebijakan itu sebagai "tamparan bagi pembayar pajak Inggris" yang harus mensubsidi migran berupah rendah.

Bagi Indonesia, kebijakan ini memiliki implikasi tidak langsung. Inggris merupakan salah satu tujuan utama tenaga kerja Indonesia di sektor kesehatan dan perawatan, meskipun jumlahnya tidak sebesar tenaga kerja dari Filipina atau India. Perubahan aturan ILR dapat memengaruhi daya tarik Inggris sebagai tujuan kerja jangka panjang, terutama bagi perawat dan pekerja care Indonesia yang mempertimbangkan prospek permanen. Jika Inggris memperketat akses permanen, negara seperti Jerman, Belanda, atau Kanada yang menawarkan jalur imigrasi lebih jelas bisa menjadi alternatif.

Keputusan Mahmood pekan depan akan menjadi ujian bagi kredibilitas janji reformasi imigrasi pemerintah Labour yang baru berkuasa. Publik akan mencermati apakah revisi ini benar-benar melindungi pekerja care yang telah berjasa selama pandemi, atau hanya kosmetik politik semata. Yang jelas, tarik-menarik antara kebutuhan ekonomi dan sentimen anti-imigrasi belum akan surut dalam waktu dekat.