Musk dan Zuckerberg Ikuti Trump: 'Superintelligence' Geser Istilah AI di Wall Street

Elon Musk dan Mark Zuckerberg menjadi dua CEO teknologi terdepan yang secara terbuka mengadopsi istilah superintelligence (SI) dalam panggilan pendapatan kuartal ketiga, sebulan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penggantian istilah artificial intelligence (AI) di seluruh departemen dan lembaga eksekutif. Langkah ini menandai babak baru politisasi bahasa teknologi di panggung korporasi global.

Perintah Trump disampaikan pada 29 September saat menjamu para pemimpin industri AI di Gedung Putih. Pekan ini, melalui Truth Social, ia menegaskan larangan penggunaan AI atau artificial intelligence dalam “semua dokumen relevan” dan “segala hal lainnya”. Instruksi itu langsung diikuti oleh Musk dan Zuckerberg, yang selama ini dikenal sebagai pendukung vokal pemerintahan Trump.

Dalam panggilan pendapatan Tesla, Musk—yang juga mengepalai SpaceX—mengatakan bahwa robot humanoid perusahaannya “tidak benar-benar menggunakan AI atau SI canggih apa pun”. Sebelumnya, pada Oktober, ia mengubah nama divisi AI SpaceX menjadi SpaceXSI. Sementara Zuckerberg, dalam panggilan pendapatan Meta pada 21 Oktober, menekankan “tujuan menghadirkan personal superintelligence kepada semua orang”. Meta sendiri telah memiliki unit bernama Meta Superintelligence Labs sejak tahun lalu, sehingga adopsi istilah ini bukan hal baru bagi perusahaan tersebut.

Meski demikian, tidak semua raksasa teknologi mengikuti arus. CEO Amazon Andy Jassy, dalam panggilan pendapatan Kamis, menggunakan akronim AI lebih dari selusin kali dalam pernyataan pembukaannya. CEO Microsoft Satya Nadella, sehari sebelumnya, menyebut salah satu dari tiga fokus perusahaan adalah “merancang AI untuk memberdayakan manusia”. CEO Alphabet Sundar Pichai bahkan hanya butuh beberapa detik sebelum menyatakan bahwa “investasi AI kami mendorong peningkatan penggunaan dan pertumbuhan pengguna secara keseluruhan”.

Namun, sikap tersebut tidak serta-merta mencerminkan pembangkangan terbuka terhadap Trump. Istilah yang disukai presiden mulai merembes ke dokumen resmi. Laporan tahunan Microsoft yang diajukan pekan lalu memuat delapan penyebutan superintelligence, dimulai dari surat kepada pemegang saham. “Pertanyaan sentral bagi Microsoft saat memasuki era Super Intelligence bukan hanya seberapa besar peluangnya, tetapi bagaimana kami menghadirkan hasil nyata yang dibutuhkan setiap negara, komunitas, dan perusahaan,” tulis Nadella.

CEO IBM Arvind Krishna, yang tidak menghadiri jamuan makan siang September, menggunakan istilah SI bersamaan dengan AI dalam panggilan pendapatannya pekan lalu. Ia menyatakan bahwa “inovasi teknologi di bidang infrastruktur hibrida dan superintelligence mengarah pada kinerja bisnis yang lebih baik”, seraya menambahkan bahwa IBM maju sebagai “perusahaan platform cloud hibrida dan AI yang digerakkan oleh perangkat lunak”.

“Super Intelligence menawarkan peluang luar biasa untuk memajukan penemuan, produktivitas, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan. Masa depan Super Intelligence akan dibentuk bukan hanya oleh apa yang bisa dilakukannya, tetapi oleh kepercayaan yang diraihnya.” — Jensen Huang, CEO Nvidia

Di antara para pendukung istilah baru, CEO Palo Alto Networks Nikesh Arora secara berulang menyebut SI dalam wawancara dengan CNBC dan menulis di platform X pada 30 September, “Pertemuan di Gedung Putih tentang SI adalah momen epik.” CEO Nvidia Jensen Huang, yang memimpin perusahaan paling bernilai di dunia dan menjadi motor penggerak boom AI, juga termasuk pendukung vokal Trump. Dalam pernyataannya, Huang menegaskan bahwa masa depan superintelligence akan ditentukan oleh kepercayaan yang diperolehnya.

Perubahan istilah ini muncul menjelang pemilihan sela pekan depan, ketika Partai Republik berisiko kehilangan kendali atas DPR dan Senat. Tingkat persetujuan Trump terus menurun, dan peringkat persetujuan ekonominya mencapai titik terendah sepanjang masa menurut survei CNBC All-America Economic Survey pekan lalu. Dalam konteks inilah, kampanye rebranding AI menjadi SI tampak sebagai upaya politik untuk mengendalikan narasi teknologi di tengah tekanan elektoral.

Bagi Indonesia, pergeseran terminologi ini bukan sekadar urusan semantik. Pemerintah sedang menyusun kerangka tata kelola AI nasional yang akan menentukan arah investasi dan regulasi di sektor teknologi. Jika istilah superintelligence menjadi standar global—setidaknya di lingkaran pemerintahan AS—maka dokumen kebijakan, kontrak bisnis, dan literatur akademik di Indonesia mau tidak mau akan terpengaruh. Perusahaan teknologi Tanah Air yang bermitra dengan vendor AS perlu mencermati implikasi hukum dan komunikasi dari perubahan ini.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah istilah AI akan bertahan, melainkan seberapa cepat superintelligence menjadi bahasa resmi di ruang rapat korporasi dan lembaga pemerintah. Jika tren ini berlanjut, kita mungkin akan segera melihat laporan keuangan, siaran pers, dan bahkan peraturan daerah yang mengadopsi istilah baru tersebut. Akankah Indonesia mengikuti jejak Washington, atau justru mempertahankan istilah AI yang lebih mapan dalam kerangka regulasinya?