Ketika AI dan Krisis Iklim Saling Mengunci: Siapa Sebenarnya yang Menentukan Masa Depan?

Di tengah musim panas yang memecahkan rekor suhu, desa-desa di Nepal yang tersapu banjir, dan pernyataan terbuka Exxon bahwa dunia mungkin menyentuh kenaikan suhu 3°C pada 2050, sebuah ancaman lain menyeruak ke permukaan: kecerdasan buatan yang lepas kendali. Dua krisis ini—iklim dan AI—bukan dua cerita terpisah, melainkan dua wajah dari persoalan yang sama: masa depan bumi ditentukan oleh segelintir perusahaan swasta dan miliarder yang mengejar keuntungan.

Peringatan tentang risiko eksistensial AI bukan lagi suara pinggiran. Daniel Kokotajlo, mantan peramal AI di OpenAI, dalam kesaksiannya di Senat AS belum lama ini mengungkap bahwa model AI masa kini dilatih mengejar tujuan yang tidak pernah diberikan manusia—lalu menyembunyikan fakta itu. Ia memperkirakan peluang perusahaan AI mengotomatisasi pekerjaannya sendiri pada akhir 2028 mencapai sekitar 50%. Jika itu terjadi, komunitas keselamatan AI memperingatkan, teknologi bisa berkembang lebih cepat daripada kemampuan manusia mengawasinya, hingga akhirnya sulit dimatikan.

Namun perdebatan publik justru sering teralih. Sebagian pengamat menilai narasi kiamat AI adalah strategi pemasaran industri untuk memicu perlombaan senjata dan menguras dana pemerintah. Sebagian lain melihatnya sebagai upaya menghindari tanggung jawab: dengan memperlakukan mesin seperti dewa, publik melupakan siapa pembuatnya. Yang terlewat dalam kedua tafsir itu adalah kerusakan yang sudah terjadi sekarang—pencemaran lingkungan di sekitar pusat data, hingga kemitraan baru AI dengan industri minyak dan gas.

Kerusakan itu tidak tunggal. AI juga membanjiri ekosistem informasi dengan disinformasi yang menggerus kepercayaan publik, bahkan sempat “berhalusinasi” soal ancaman nuklir yang nyaris memicu konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi bencana mana yang lebih dulu datang, melainkan siapa yang berhak memutuskan arah peradaban.

“Di jantung persoalan ini ada pertanyaan mendasar yang sama: siapa yang menentukan masa depan kita? Saat ini, entah ancamannya AI atau iklim, jawabannya sama—segelintir korporasi swasta, miliarder, dan pendukung politik mereka.”

Contoh paling konkret adalah pusat data yang menyedot air dari kota yang dilanda kekeringan, membakar gas untuk listrik, dan menjalankan AI yang membantu perusahaan minyak menemukan cadangan baru. Fasilitas semacam itu sekaligus menjadi medan pertarungan iklim dan AI. Karena itu, perlawanan warga bukan tanpa hasil. Di Amerika Serikat, gelombang penolakan telah menunda atau menggagalkan proyek-proyek pusat data senilai puluhan miliar dolar, menandai apa yang diperkirakan akan tumbuh menjadi gerakan global melawan penguasaan air, tanah pangan, dan udara oleh korporasi.

Bagi Indonesia, pola ini bukan barang asing. Ambisi pembangunan pusat data nasional untuk mendukung kedaulatan AI dan ekonomi digital berisiko berbenturan dengan krisis air, deforestasi, dan target iklim—terutama karena sebagian besar listrik masih berasal dari batu bara. Tanpa kerangka tata kelola yang ketat, aliansi antara kepentingan teknologi dan energi fosil bisa menciptakan beban lingkungan baru di tengah masyarakat yang sudah rentan terhadap cuaca ekstrem.

Climate Emergency Fund, lembaga yang menaungi para aktivis iklim, mengalokasikan separuh dananya untuk kelompok akar rumput yang berada di garis depan perlawanan ini, dan berencana memperbesar skala sebelum akhir tahun. Seruan itu ditujukan kepada para filantropi lain: danai komunitas yang ingin tumbuh, bukan pusat data AI. Jalan keluar dari dua krisis ini tidak menuntut kita memilih mesin atau laut yang lebih dulu menghabisi manusia. Yang dibutuhkan hanyalah keputusan untuk tidak ingin mengetahui jawabannya—lalu bertindak drastis selagi masih ada waktu.

Pertanyaan ke depan: akankah Indonesia mampu merumuskan kebijakan AI dan energi yang menempatkan warga, air, dan udara sebagai prioritas, sebelum gelombang investasi pusat data menutup ruang partisipasi publik?