DUP Blokir O'Neill di Forum Ekonomi, Krisis Politik Irlandia Utara Memanas

First Minister Irlandia Utara, Michelle O'Neill, resmi dilarang menghadiri National Economic Council (NEC) di Glasgow oleh Partai Democratic Unionist Party (DUP). Keputusan ini menandai eskalasi konflik politik di Stormont yang berpotensi merugikan kepentingan ekonomi kawasan.

O'Neill, yang juga wakil presiden Sinn Féin, sedianya mendampingi Deputy First Minister Emma Little-Pengelly dari DUP dalam forum yang dihadiri Perdana Menteri Inggris Andy Burnham dan para pemimpin daerah lainnya. Namun, pemimpin DUP Gavin Robinson menegaskan bahwa Little-Pengelly tidak akan terlibat dalam agenda bersama dengan O'Neill, dan izin bagi O'Neill untuk hadir secara mandiri juga tidak diberikan.

Langkah ini merupakan respons atas kemarahan kelompok unionis terhadap keterlibatan Sinn Féin dalam unjuk rasa yang menghalangi parade Orange Order melintasi Garvaghy Road di Portadown—kawasan yang mayoritas penduduknya nasionalis. Komite pengurus DUP menggelar rapat darurat pada Kamis sebelum keputusan diumumkan.

Robinson menuduh "arogansi" O'Neill akan menuai konsekuensi. Ia menyinggung soal pelanggaran hukum yang dilakukan kolega O'Neill. "Keluhannya hari ini bahwa ia frustrasi tidak bisa terlibat dengan PM Inggris di dalam wilayah kedaulatan Inggris akan menjadi begitu karena pelanggaran hukumnya harus ada konsekuensinya," ujarnya.

O'Neill membalas dengan menyebut pernyataan Robinson sebagai "arogan dan supremasi" serta menuduh DUP "terkonsumsi oleh masalah kepemimpinan internal dan perpecahan". Ia menegaskan akan tetap hadir di Majelis pada Senin bersama rekan partainya untuk "terus menunjukkan diri setiap hari bagi rakyat".

"Ini adalah aksi reaktif, didorong oleh tekanan internal DUP dan masalah elektoral mereka sendiri," kata O'Neill dalam pernyataan daring.

Little-Pengelly sebelumnya menyatakan bahwa kekhawatiran atas perilaku O'Neill dan "kemarahan serta luka yang dirasakan banyak orang di seluruh Irlandia Utara tidak bisa diabaikan begitu saja". Ia juga mengungkapkan telah menghentikan pertemuan terpisah dengan Presiden Irlandia, Catherine Connolly, dan meminta pertemuan khusus dengan PM Inggris untuk memastikan kepentingan Irlandia Utara—termasuk tantangan anggaran eksekutif—tetap terwakili.

Sekretaris Negara Sir Chris Bryant menyebut absennya eksekutif Irlandia Utara di NEC sebagai hal yang "sangat frustrasi". "Saya paham suasana sedang memanas, tetapi demi kepentingan rakyat Irlandia Utara, semua pihak harus duduk di meja perundingan," katanya.

Tekanan terhadap DUP tidak hanya datang dari luar. Carla Lockhart, anggota parlemen DUP, pekan lalu mundur dari dewan pengurus partai karena Robinson dianggap tidak menarik Little-Pengelly untuk memaksa O'Neill keluar dari kantor bersama di Stormont. Lockhart bahkan mengancam akan mengikuti "jalannya sendiri" jika partai tidak berupaya mencopot O'Neill. Sejumlah anggota DUP lain, termasuk Diane Forsythe dan Maurice Bradley, mendukung seruan agar O'Neill dicopot.

Robinson membela diri dengan mengatakan bahwa O'Neill dan koleganya "harus dihukum, tetapi itu tidak berarti menghukum seluruh Irlandia Utara". Ia mempertanyakan perlunya "menghukum semua orang di Irlandia Utara padahal seharusnya kita menghukum mereka yang melanggar hukum".

Partai-partai oposisi mengkritik keras manuver DUP. Pemimpin Traditional Unionist Voice (TUV) Jim Allister menyebut respons DUP "lebih dari menyedihkan" dan menuduh partai itu hanya ingin bertahan di kekuasaan. Pemimpin Alliance Naomi Long menilai penolakan menghadiri atau menghalangi orang lain menghadiri pertemuan dengan PM adalah tindakan sembrono yang mengedepankan kepentingan partai di atas masa depan ekonomi dan kebutuhan publik. Sementara itu, pemimpin Ulster Unionist Party Jon Burrows menyebut situasi ini sebagai "kompromi politik" yang "hanya koreografi tanpa konsekuensi" dan justru akan "memperkuat Sinn Féin di kotak suara".

SDLP Matthew O'Toole menambahkan bahwa "menjerumuskan tempat ini ke dalam kekacauan politik lebih lanjut bukanlah langkah strategis yang masuk akal bagi unionisme" dan hanya akan membuat orang-orang moderat menyimpulkan bahwa partai unionis terbesar tidak ingin membuat status quo berjalan.

Krisis ini menyoroti kerapuhan pemerintahan koalisi di Irlandia Utara yang telah lama dilanda ketegangan sektarian. Keputusan DUP untuk memblokir O'Neill tidak hanya menghambat representasi Irlandia Utara di forum ekonomi strategis, tetapi juga berpotensi memperburuk stabilitas politik dan memperlemah posisi kawasan dalam menghadapi tantangan anggaran pasca-Brexit. Pertanyaannya kini: akankah DUP mampu menahan tekanan internal dan eksternal, atau justru mempercepat fragmentasi politik unionisme?