Menteri Keuangan Inggris Pangkas Anggaran Modal 1% demi Isi Lubang £4,7 Miliar Pertahanan
Baca dalam 60 detik
- John Healey memerintahkan semua kementerian memotong belanja modal 1% untuk menutup defisit £4,7 miliar dalam Rencana Investasi Pertahanan.
- Target belanja pertahanan 3% PDB pada 2030 dan 3,5% pada 2035 masih menjadi tanda tanya besar tanpa strategi pendanaan yang jelas.
- Oposisi menuduh pemerintah hanya memiliki 'rencana untuk membuat rencana' sementara NATO menyebut Inggris berada di jalur yang kredibel.
Menteri Keuangan Inggris John Healey memerintahkan seluruh kementerian untuk memangkas 1% dari anggaran modal mereka guna menambal kekurangan dana sebesar £4,7 miliar dalam Rencana Investasi Pertahanan. Instruksi ini menjadi tekanan fiskal baru bagi pemerintahan Buruh yang tengah berupaya menyeimbangkan ambisi keamanan nasional dengan disiplin anggaran.
Langkah tersebut bukan yang pertama. Sebelumnya, pada awal tahun, departemen sudah diminta melakukan penghematan serupa untuk membiayai tranche awal senilai £10,3 miliar dari total paket £15 miliar. Kini, dengan tambahan defisit £4,7 miliar, setiap kementerian harus mencari sumber pemotongan baru—yang hingga kini belum diputuskan. Anggaran modal sendiri berfokus pada investasi jangka panjang, bukan belanja operasional harian. Contohnya, ketika pemotongan serupa dilakukan awal tahun, sejumlah proyek perbaikan jalan utama terpaksa dibatalkan.
Tekanan politik pun memanas. Pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch menuduh Healey hanya menawarkan "rencana untuk membuat rencana" dan menyindir bahwa janji pertahanan itu tidak akan membuat Presiden Rusia Vladimir Putin gentar. Ia juga menilai Healey gagal menjelaskan bagaimana Inggris akan mencapai target belanja pertahanan 3% dari PDB pada 2030—target yang justru menjadi alasan Healey mundur dari jabatan Menteri Pertahanan awal tahun ini.
"Dia adalah orang yang membuat negara kita kurang aman. Dia gagal memenuhi ujiannya sendiri. Ini tanggung jawabnya, dan tidak ada yang akan melupakan," kata Badenoch di parlemen.
Healey, yang kini menjabat Menteri Keuangan, berdalih bahwa detail pemenuhan komitmen NATO—3,5% PDB pada 2035 dengan target antara 3% pada 2030—akan diumumkan dalam tinjauan belanja tahun depan. "Saya memastikan akan menyampaikan rinciannya, dan hari ini saya memulai upaya mencapainya secara fiskal yang berkelanjutan," ujarnya di House of Commons. Ia juga menyinggung opsi pembiayaan inovatif bersama sektor swasta dan sekutu internasional.
Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menilai Inggris berada di "jalur kredibel" untuk memenuhi komitmen bersama negara-negara aliansi. Namun, Ketua Komite Pertahanan House of Commons dari Partai Buruh, Tan Dhesi, mengkritik penundaan keputusan penting hingga tinjauan belanja tahun depan. "Ada biaya atas kelambanan. Investasi dalam pertahanan dan keamanan negara tidak bisa ditunda-tunda," tegasnya.
Mantan Sekretaris Jenderal NATO Lord Robertson menyebut anggaran ini "kabar baik bagi pertahanan secara umum", tetapi memperingatkan akan ada "pertempuran di depan dengan kementerian belanja" untuk mencapai target 3%. Sementara itu, Direktur Institute for Fiscal Studies Helen Miller meragukan efektivitas peningkatan investasi di perusahaan pertahanan terhadap kapabilitas militer riil. "Masih jauh untuk mencapai 3% PDB, dan sulit dipercaya pemerintah ini akan sampai ke sana tanpa menambah total belanja," ujarnya.
Di luar isu pertahanan domestik, Healey mengumumkan paket dukungan ekonomi dan militer senilai £10 miliar untuk Ukraina, terdiri dari pinjaman dan jaminan ekspor. Rinciannya mencakup £5,5 miliar pinjaman melalui jaminan Bank Dunia dan kontribusi hibah untuk fasilitas krisis Asosiasi Pembangunan Internasional, serta £3 miliar pinjaman melalui UK Export Finance. Langkah ini disebut sebagai pesan jelas bagi Moskow menyusul serangan rudal balistik brutal Rusia awal pekan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik dan menyatakan setiap langkah penguatan Ukraina membawa Rusia lebih dekat pada kesadaran bahwa perang harus diakhiri.
Bagi Indonesia, dinamika anggaran pertahanan Inggris ini menjadi cermin bagaimana negara-negara Eropa bergulat dengan trade-off antara pemenuhan komitmen aliansi dan keterbatasan fiskal. Sebagai negara yang juga menargetkan modernisasi alutsista sambil menjaga defisit APBN di bawah 3%, Indonesia dapat menarik pelajaran tentang pentingnya strategi pendanaan yang kredibel dan transparan agar kepercayaan mitra internasional tetap terjaga. Pertanyaannya, akankah Inggris benar-benar menepati janji 3% pada 2030, atau target itu hanya akan menjadi retorika politik yang tertunda lagi?
