Anggaran Inggris 2025: Bantuan £100 dan Pemotongan Pajak, tapi Ada Beban Baru bagi Penabung

Kanselir John Healey merancang anggaran yang disebutnya sebagai “ruang bernapas” bagi keluarga Inggris yang terhimpit biaya hidup. Namun di balik bantuan sekali bayar £100, tersimpan sejumlah konsekuensi fiskal yang justru membebani kelompok menengah dan penabung.

Inti kebijakan ini adalah Household Energy Payment sebesar £100 yang akan ditransfer langsung ke rekening rumah tangga di Inggris yang menempati properti dengan council tax band A hingga D, mulai Januari. Skema serupa akan ditawarkan kepada pemerintah Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara dengan dana setara, meski keputusan penerapannya diserahkan kepada masing-masing administrasi. Pembayaran ini didanai dari pajak tambahan atas bank, dan meski diperuntukkan bagi tagihan energi, penerima bebas menggunakannya untuk kebutuhan lain.

Bantuan tersebut menyusul proyeksi kenaikan tagihan energi tahunan rata-rata sekitar £400 menjadi £2.100 pada Januari. Artinya, stimulus £100 hanya menutup sebagian kecil dari lonjakan yang diperkirakan. Pemerintah juga memperpanjang pemotongan PPN listrik hingga Juli, yang semula berakhir April, serta menghapus biaya tetap harian (standing charge) untuk sambungan gas di Inggris, Skotlandia, dan Wales pada tahun depan. Treasury memperkirakan 60% rumah tangga akan menghemat rata-rata £45 per tahun, dengan pengguna rendah energi menuai manfaat terbesar, sementara rumah tangga dengan konsumsi tinggi—termasuk keluarga besar berpenghasilan rendah—justru membayar lebih.

Di sisi lain, Healey membatalkan rencana pendahulunya, Rachel Reeves, yang hendak membatasi simpanan tunai dalam Individual Savings Account (ISA) menjadi £12.000 per tahun bagi mereka di bawah 65 tahun mulai April 2027. Kebijakan itu sedianya mendorong investasi saham, namun kini diganti dengan “Starter Isa” untuk investor pemula. Konsekuensinya, penabung dengan saldo besar atau yang tidak memanfaatkan alokasi bebas pajak ISA akan dikenai pajak lebih tinggi mulai April: tarif pajak tabungan naik empat poin persen menjadi 24% dan 44%.

Bagi pekerja, upah minimum naik 3,9% pada April. Namun, janji manifesto Partai Buruh untuk mempersempit kesenjangan upah minimum antara pekerja muda dan senior tidak menunjukkan kemajuan. Yang luput dari sorotan adalah pembekuan ambang batas pajak penghasilan yang berlanjut, sehingga kenaikan gaji berpotensi menyeret pekerja ke bracket pajak lebih tinggi atau membuat proporsi penghasilan yang dipajaki lebih besar dari seharusnya.

Penerima pensiun negara mendapat angin segar melalui kebijakan triple lock: pensiun naik 3,9% mengikuti rata-rata kenaikan upah. Pemerintah juga berkomitmen tidak memajaki mereka yang hanya mengandalkan pensiun negara hingga setidaknya 2030, melalui Pension Tax Allowance baru. Sementara itu, skema First Time Buyer Isa dikonfirmasi akan menggantikan Lifetime Isa yang sering dikritik, dan skema ekuitas Your First Home memungkinkan pembeli pertama di Inggris membeli rumah baru dengan uang muka 2,5% plus pinjaman 20% dari nilai properti.

Di sektor pendidikan, tidak ada perubahan tarif pinjaman mahasiswa—hanya pernyataan bahwa kebijakan itu “terus ditinjau”. Pembekuan ambang batas pembayaran kembali pinjaman Plan 2 di £29.385 selama tiga tahun ke depan berarti lulusan mulai mencicil lebih cepat dan membayar lebih besar setiap bulan.

“Langkah-langkah ini, bersama kebijakan satu dekade terakhir yang menekan imbal hasil pemilik properti sewa, secara kolektif berisiko mendorong kenaikan sewa secara bertahap,” demikian analisis Office for Budget Responsibility (OBR) yang dirilis Rabu.

Bagi Indonesia, anggaran ini menjadi cermin bagaimana negara maju bergulat dengan trade-off antara subsidi energi jangka pendek dan disiplin fiskal. Ketika Inggris memilih menaikkan pajak tabungan untuk membiayai bantuan energi, negara berkembang seperti Indonesia menghadapi dilema serupa: melindungi daya beli tanpa mengorbankan penerimaan negara. Kebijakan pembatasan ISA yang dibatalkan juga mengingatkan bahwa insentif fiskal untuk mendorong investasi ritel perlu dirancang hati-hati agar tidak menimbulkan eksodus dana.

Ke depan, efektivitas “ruang bernapas” ini akan diuji oleh realisasi tagihan energi Januari dan respons pasar terhadap kenaikan pajak tabungan. Jika lonjakan tagihan melampaui proyeksi, tekanan politik bisa memaksa pemerintah menambah stimulus—atau justru mempercepat konsolidasi fiskal. Pertanyaannya, akankah kebijakan ini benar-benar meringankan beban rumah tangga, atau hanya menunda guncangan yang lebih besar?