Wamendagri Bima Arya: Humas Harus Jadi Jembatan, Bukan Corong Kebijakan

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa hubungan masyarakat (humas) pemerintah tidak boleh berhenti sebagai penyampai informasi satu arah. Dalam Konvensi Humas Indonesia Surakarta 2026, Sabtu (17/10), ia menyebut tantangan utama saat ini adalah bagaimana pemerintah selalu terhubung dengan realitas masyarakat.

Berbicara di The Sunan Hotel Solo, Bima menyoroti jurang antara kebijakan dan pemahaman publik. Menurutnya, humas berperan vital untuk memastikan arah kebijakan, tujuan program, dan manfaat pembangunan dapat dicerna luas. Namun, ia mengingatkan bahwa komunikasi publik harus berakar pada kebutuhan dan aspirasi warga, bukan sekadar menyampaikan pesan dari atas ke bawah.

"Tantangan terbesar hari ini adalah bagaimana government related dengan society. Itu kuncinya. Bagaimana kita semua selalu connected dengan realita yang ada di masyarakat," ujar Bima dalam forum bertema "Humas sebagai Daya Bangsa: Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia".

Bima menilai pemahaman terhadap masyarakat hanya bisa dibangun melalui dialog dan interaksi langsung, bukan sekadar mengandalkan media digital. "Bagaimana caranya? Dialog, komunikasi, silaturahmi, networking, jejaring, dan lain-lain. Karena dunia ini tidak hanya selebar layar gadget kita," katanya. Pernyataan ini menyiratkan kritik terhadap gaya komunikasi pemerintah yang terlalu birokratis dan kurang menyentuh denyut kehidupan warga.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kepercayaan publik adalah fondasi kehumasan. Kepercayaan tidak lahir dari kampanye pencitraan, melainkan dari konsistensi nilai, keteladanan, dan keselarasan antara pikiran, perkataan, serta perbuatan. "Trust adalah konsistensi. Trust adalah value. Trust adalah artikulasi. Trust adalah leading by example," tegasnya. Dalam konteks pemerintahan, komunikasi yang efektif harus didukung tindakan nyata agar pesan tidak menjadi retorika kosong.

"Itulah narasi kebangsaan yang kita hidupkan. Bukan hanya retorika semata, tapi inspirasi yang tidak pernah henti."

— Bima Arya Sugiarto, Wamendagri

Selain itu, Bima mendorong penguatan narasi kebangsaan melalui kisah inspiratif dan keteladanan tokoh bangsa dari berbagai daerah. Menurutnya, cerita-cerita semacam itu dapat menjadi sumber inspirasi untuk memperkuat identitas nasional dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Pendekatan ini dinilai relevan di tengah polarisasi politik dan disrupsi informasi yang kerap mengikis rasa persatuan.

Bagi Indonesia, peran humas pemerintah semakin strategis menjelang tahun politik dan implementasi berbagai program pembangunan. Kegagalan komunikasi publik sering menjadi akar dari resistensi masyarakat terhadap kebijakan, seperti yang terjadi pada beberapa program sebelumnya. Karena itu, penguatan kapasitas humas di kementerian dan pemerintah daerah menjadi keniscayaan. Konvensi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki pola komunikasi pemerintah, termasuk pemanfaatan teknologi digital secara lebih bijak tanpa meninggalkan sentuhan manusiawi.

Ke depan, tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan gagasan Bima menjadi praktik sehari-hari di lapangan. Apakah humas pemerintah mampu menjadi jembatan yang benar-benar mendengar, atau justru tetap terjebak dalam formalitas? Publik akan menilai dari konsistensi tindakan, bukan sekadar pernyataan di atas panggung.