Reformasi Sewa Inggris Beri Kebebasan Mahasiswa, Tapi Picu Kenaikan Harga

Sejak Mei 2025, lanskap persewaan properti di Inggris berubah drastis setelah berlakunya Undang-Undang Hak Penyewa (Renters' Rights Act). Regulasi ini menghapus sistem kontrak berjangka tetap (fixed-term tenancy) dan menggantinya dengan skema sewa bergulir (rolling tenancy) yang memungkinkan penyewa keluar kapan saja dengan pemberitahuan dua bulan. Dampaknya paling terasa di segmen rumah sewa mahasiswa, di mana fleksibilitas baru ini disambut baik oleh penyewa namun menimbulkan kekhawatiran bagi pemilik properti.

Bagi mahasiswa seperti Eddie Lever (20), perubahan ini menjadi penyelamat. Setelah menyelesaikan tahun pertama di University of Exeter, ia memutuskan pindah program studi ke University of York. Karena kontrak sewa sudah berjalan, Eddie hanya perlu memberi notifikasi dua bulan untuk mengakhiri sewa tanpa harus membayar penuh setahun. "Tanpa UU ini, saya tidak akan bisa pindah universitas karena akan terikat kontrak setahun penuh," ujarnya. Meski demikian, karena kontraknya joint tenancy, kepindahannya sempat mempengaruhi teman-teman serumahnya. Beruntung ada pengganti yang mengambil alih kamarnya.

Lewis Wilson, Wakil Presiden Pendidikan Tinggi National Union of Students (NUS), menilai fleksibilitas ini menguntungkan mahasiswa secara finansial. Mereka bisa pindah lebih awal saat libur musim panas untuk menghemat biaya sewa. Selain itu, UU ini juga melarang pengusiran tanpa alasan, memberikan rasa aman bagi penyewa untuk meminta perbaikan properti tanpa takut diusir.

Namun, kebebasan ini menuai kritik dari asosiasi pemilik properti. Chris Norris, Chief Policy Officer National Residential Landlords Association (NRLA), menyoroti risiko kekosongan properti di musim panas. Berbeda dengan keluarga yang cenderung tinggal lebih lama, mahasiswa memiliki risiko lebih tinggi untuk pindah karena konflik dengan teman serumah atau putus kuliah. Norris khawatir rumah-rumah mahasiswa akan kosong lebih awal, sementara pemilik kesulitan menyewakan kembali untuk periode singkat karena ketidakpastian durasi sewa. "Pemilik mungkin menaikkan tarif bulanan untuk menutup risiko ini, atau bahkan menjual properti dan mengurangi pasokan," jelasnya.

Sue Lawes, pemilik tiga rumah sewa mahasiswa di Norwich, mengaku terpaksa menaikkan harga sewa jika properti kosong di musim panas. Ia telah memajukan awal kontrak dari September ke Agustus untuk mengurangi risiko, namun tetap kesulitan menutup biaya operasional seperti KPR, pajak dewan, dan tagihan utilitas saat properti tidak terisi. "Pemilik akan sangat kesulitan menyerap periode kosong ini. Akibatnya, harga sewa naik dan mahasiswa yang menanggung," tegasnya.

Meski mendukung tujuan UU untuk memberikan keamanan bagi penyewa, Sue berharap pemilik diizinkan menawarkan kontrak berjangka tetap sesuai tahun akademik. Ia menilai skema saat ini terlalu memberatkan pemilik properti kecil.

Perubahan ini juga menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang keseimbangan hak penyewa dan kepastian bagi pemilik. Di satu sisi, mahasiswa mendapatkan perlindungan dan fleksibilitas yang sebelumnya tidak ada. Di sisi lain, pasar sewa mahasiswa berpotensi mengalami distorsi pasokan dan harga. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin biaya pendidikan tinggi di Inggris semakin mahal, terutama bagi mahasiswa yang mengandalkan sewa swasta.

Pemerintah Inggris perlu memantau dampak jangka panjang regulasi ini. Apakah fleksibilitas bagi penyewa akan diimbangi dengan insentif bagi pemilik untuk tetap menyewakan properti mereka? Atau justru sebaliknya, kebijakan ini akan memperburuk krisis perumahan mahasiswa yang sudah ada? Waktu yang akan menjawab, namun tanda-tanda awal sudah terlihat.