BNPB Perbaiki Metode Hitung Karhutla via Satelit, Lima Provinsi Jadi Prioritas

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengubah cara menghitung luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memanfaatkan citra satelit. Langkah ini disampaikan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10), sebagai bagian dari laporan penanganan karhutla di lima provinsi prioritas.

Menurut Kristomei, perbaikan metode penghitungan dilakukan sejak ia dilantik pada 15 Oktober 2026. "Kami terus mengambil langkah memperbaiki metode penghitungan dengan menggunakan citra satelit," ujarnya dalam sidang yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Kabinet RI, Jumat (23/10). Perubahan ini krusial karena data luas karhutla selama ini kerap berbeda antarinstansi, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja di lapangan.

BNPB menetapkan lima provinsi sebagai fokus penanganan: Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. Dari kelima wilayah itu, Sumatera Selatan dan Jambi menunjukkan kenaikan kejadian karhutla, meski Kristomei menegaskan lonjakannya belum signifikan. Penetapan prioritas ini memberi sinyal bahwa alokasi sumber daya—personel, peralatan, dan operasi udara—akan dipusatkan di daerah-daerah tersebut dalam beberapa pekan ke depan.

Selain memperbaiki pemantauan, BNPB menjalankan operasi modifikasi cuaca dengan menyemai es kering untuk memicu hujan di wilayah yang membutuhkan. Hingga laporan disampaikan, 3.100 kilogram es kering telah disebar melalui lima sorti penerbangan, sementara di Sumatera Selatan penyemaian dilakukan dalam satu sorti dengan 800 kilogram es kering. Kristomei mengklaim upaya itu berdampak pada penurunan kadar partikulat (PM 2,5) dan peningkatan jarak pandang di Palembang dari 700 meter menjadi 7.000 meter.

"Ada penurunan PM 2,5, kemudian jarak pandang atau visibility di Palembang bisa dari 700 meter menjadi 7.000 meter," kata Kristomei.

Perbaikan metode berbasis satelit dan operasi modifikasi cuaca merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi. Satelit membantu mendeteksi titik panas dan luas area terbakar secara lebih presisi, sedangkan modifikasi cuaca berupaya mempercepat pembasahan lahan gambut yang mudah terbakar. Namun, efektivitas keduanya tetap bergantung pada konsistensi data yang dipublikasikan ke publik. Tanpa transparansi, klaim perbaikan metode sulit diverifikasi independen, terutama ketika organisasi lingkungan dan akademisi kerap mempertanyakan selisih angka luas karhutla antarlembaga.

Konteks Indonesia menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar bencana lingkungan, melainkan juga persoalan ekonomi dan kesehatan publik. Asap yang melintasi batas provinsi bahkan negara tetangga memicu biaya sosial besar, mulai dari gangguan penerbangan, penutupan sekolah, hingga lonjakan penyakit pernapasan. Karena itu, langkah BNPB memperbaiki penghitungan perlu dibarengi dengan penegakan hukum terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar, serta penguatan sistem peringatan dini di tingkat desa. Lima provinsi prioritas yang dipilih mencerminkan pola historis: wilayah dengan lahan gambut luas dan praktik land clearing yang masih marak.

Ke depan, publik akan menantikan apakah perbaikan metode satelit benar-benar menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat diakses terbuka. Jika tidak, potensi perdebatan soal luas karhutla akan kembali mencuat setiap musim kemarau. Pertanyaannya, mampukah BNPB menjadikan transparansi data sebagai standar baru, bukan sekadar laporan di ruang kabinet?