Starlink Masih Dibatasi di Ukraina, Trump dan Musk Berbeda Versi soal Pemulihan Layanan

Pemerintah Ukraina memastikan pembatasan kecepatan pada terminal Starshield—varian militer Starlink yang dioperasikan SpaceX—masih berlaku hingga Jumat (23/10/2026), meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan layanan telah dipulihkan. Klaim Trump dibantah langsung oleh pejabat Ukraina dan seorang pakar keamanan nasional yang memantau dampak pembatasan tersebut terhadap operasi militer di garis depan.

Duta Besar Ukraina untuk AS, Denys Sienik, melalui unggahan di platform X menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan signifikan. “Setiap hari berarti bagi Ukraina, karena setiap nyawa warga Ukraina berharga,” tulisnya. Ia menambahkan bahwa rakyat Ukraina masih menantikan kabar baik berakhirnya pembatasan agar para prajurit memperoleh kapabilitas yang memadai untuk melindungi diri. Namun, menurut Sienik, kondisi di lapangan belum menunjukkan perbaikan.

Sejak 14 Oktober, otoritas Ukraina menuduh SpaceX melakukan pembatasan kecepatan pada Starshield yang berdampak pada kemampuan pertahanan negara. Drone yang melaju di atas 100 mph kehilangan koneksi, sehingga mengganggu sejumlah misi. Dmitri Alperovitch, Ketua Silverado Policy Accelerator sekaligus salah satu pendiri CrowdStrike, mengatakan kepada CNBC bahwa Ukraina kehilangan drone dan kemampuan melakukan serangan udara jarak menengah untuk menghantam logistik Rusia kini terbatas. “Mereka kehilangan drone,” ujarnya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dalam unggahan terpisah pada Jumat menyatakan bahwa pembatasan Starlink dan Starshield “masih ada” dan “kecepatan belum dipulihkan.” Ia juga menyoroti tertundanya pengiriman rudal pencegat yang telah disepakati dengan AS. Meski demikian, Zelenskyy menegaskan garis depan masih bertahan dan memberikan apresiasi terhadap ketangguhan rakyat Ukraina. Penasihat teknologi pertahanan Zelenskyy, Serhii Beskrestnov, melalui kanal Telegram mengonfirmasi bahwa pembatasan masih berlaku. Menurutnya, kasus terisolasi di mana Starlink beroperasi melebihi batas kemungkinan besar disebabkan oleh algoritma SpaceX atau kondisi penggunaan tertentu, bukan pencabutan restriksi secara nyata.

Hingga berita ini diturunkan, Elon Musk dan perwakilan SpaceX belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Siapa yang bertanggung jawab atas keputusan pembatasan layanan masih belum jelas. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat telah menyerukan investigasi terhadap Musk dan pembatasan Starshield. Sekelompok anggota parlemen bipartisan pada Kamis mengirim surat kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang mendesak agar lembaga tersebut “bertindak cepat memperluas pengaturan Starshield dan memastikan dukungan komunikasi satelit tanpa gangguan bagi Ukraina.”

“Saya dengar sudah diperbaiki. Tapi kalau belum, saya akan bicara dengannya,” kata Trump kepada wartawan di luar Gedung Putih, Jumat (23/10/2026), seperti dikutip CNBC.

The Wall Street Journal pada Kamis melaporkan bahwa Trump melakukan panggilan telepon dengan Musk untuk membahas pencabutan pembatasan pada terminal Starshield Ukraina. Trump pada Kamis mengatakan tidak ingin berkomentar apakah ia menelepon Musk, namun menegaskan, “Intinya, dia sudah mengembalikannya.” Namun pada Jumat, Trump bersikeras belum berbicara dengan Musk dan mengulangi bahwa layanan Starshield telah dipulihkan. Pernyataan yang saling bertentangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya mengendalikan kebijakan pembatasan dan sejauh mana koordinasi antara Gedung Putih dan SpaceX.

Di tengah gangguan Starshield, Zelenskyy dan pejabat Ukraina lainnya mulai mempertimbangkan adopsi sistem komunikasi satelit alternatif. Para ahli sebelumnya mengatakan kepada CNBC bahwa Ukraina atau negara lain akan menghadapi tantangan untuk mendapatkan alternatif Starlink karena opsi lain belum sebanding dengan layanan tersebut. Pada Rabu, Zelenskyy mengunggah di X bahwa ia bertemu dengan pejabat Norwegia dan Kongsberg, perusahaan pertahanan Norwegia, untuk membahas sistem pertahanan udara dan “memulai pekerjaan pada kemampuan komunikasi satelit baru bagi para pejuang kami.” Pada Kamis, Kementerian Pertahanan Ukraina menandatangani letter of intent dengan Nokia dan ICEYE, perusahaan intelijen antariksa Finlandia, untuk “menjajaki kerja sama di bidang antariksa” dan “mendukung kemampuan pertahanan Ukraina, khususnya dalam membangun komunikasi satelit berdaulat,” demikian pernyataan perusahaan.

“Perang modern telah membuktikan bahwa komunikasi yang andal adalah masalah keamanan nasional,” kata Zelenskyy dalam pernyataannya. “Kita semua harus bergantung pada kemampuan yang dapat kita kendalikan.” Pernyataan ini menggarisbawahi kesadaran Ukraina akan risiko strategis jika bergantung pada satu penyedia satelit yang keputusannya dapat dipengaruhi oleh dinamika politik dan bisnis.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin pentingnya kedaulatan infrastruktur digital, terutama di sektor pertahanan dan keamanan. Ketergantungan pada penyedia satelit asing—termasuk untuk kebutuhan militer—menimbulkan risiko jika terjadi perubahan kebijakan mendadak. Indonesia sendiri tengah mengembangkan satelit komunikasi nasional, namun kapasitas dan kecepatan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Pelajaran dari Ukraina menunjukkan bahwa diversifikasi penyedia dan penguatan teknologi dalam negeri bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Ke depan, tekanan politik terhadap SpaceX diperkirakan meningkat, terutama jika pembatasan terus berlanjut dan memakan korban di pihak Ukraina. Pertanyaannya, akankah SpaceX mencabut pembatasan secara permanen, atau justru mempercepat lahirnya alternatif satelit yang suatu saat dapat mengimbangi Starlink? Yang jelas, perang di Ukraina telah membuka mata banyak negara tentang kerentanan infrastruktur komunikasi modern.