Google Tebang Liar 250.000 Pohon di Finlandia, Otoritas Hentikan Proyek Data Center
Baca dalam 60 detik
- Google memulai pembangunan data center di Muhos dan Otanmäki tanpa kajian lingkungan, memicu kemarahan warga dan sanksi penghentian sementara.
- Perdana Menteri Finlandia menyebut insiden ini sebagai 'cold shower' dan mendorong regulasi lebih ketat menjelang pemilu April.
- Petisi online telah mengumpulkan lebih dari 93.000 tanda tangan, menuntut kompensasi dan moratorium data center.

Otoritas Perizinan dan Pengawasan Finlandia (LVV) memerintahkan Google menghentikan sementara pekerjaan di dua lokasi pembangunan data center setelah perusahaan itu terbukti menebang hutan secara ilegal tanpa kajian dampak lingkungan yang memadai. Insiden di Muhos, Finlandia utara, dan Otanmäki, sekitar 100 km ke arah tenggara, telah memicu kemarahan publik dan mendorong perdebatan nasional tentang peran negara itu dalam ekspansi infrastruktur AI global.
Di Muhos, sekitar 250.000 pohon di atas lahan seluas 330 hektare lenyap dalam beberapa bulan. Warga setempat melaporkan air cokelat mengalir dari bekas hutan ke sungai yang bermuara di Oulujoki. Ekolog dari Asosiasi Konservasi Alam Finlandia (SLL), Mari Annala, memperkirakan tambahan 150.000 pohon ditebang di Otanmäki. Karena penebangan dilakukan secara ilegal, kayu dari kedua lokasi tidak dapat dijual ke pabrik pengolahan kayu.
Google melalui manajer negara untuk Finlandia, Antti Järvinen, menyampaikan permintaan maaf dan beralasan telah bertindak berdasarkan pemahaman terbaik atas legislasi yang ada saat itu. Perusahaan berjanji mematuhi permintaan LVV dan menghentikan pekerjaan persiapan di kedua lokasi sejak surat perintah diterima pada 6 Oktober. Google juga berencana menanam pohon di 130 hektare lahan di Muhos, meskipun para konservasionis menilai angka itu terlalu kecil untuk menutupi kerusakan yang timbul.
Skandal ini mencuat ketika Finlandia tengah berupaya menarik investasi asing untuk menopang ekonomi yang tertekan pemangkasan anggaran. Perdana Menteri Petteri Orpo sebelumnya menyebut investasi sebagai prioritas utama dan menekankan nilai ekonomi data yang melampaui investasi langsung. Namun, setelah kasus ini terungkap, Orpo menyebut apa yang terjadi di Muhos sebagai "cold shower" atau tamparan dingin. Isu data center diprediksi menjadi salah satu topik kunci dalam pemilu April mendatang.
"Saya tidak percaya pada awalnya. Tidak pernah ada perusahaan yang melakukan hal seperti ini di Finlandia. Mereka membeli lahan luas dan langsung menebangnya. Ini kesombongan murni," kata Hanna Halmeenpää, ketua dewan SLL.
Kritik juga datang dari akademisi. Jussi Kangasharju, kepala ilmu komputer Universitas Helsinki, menilai manfaat ekonomi data center bagi Finlandia sangat minim. "Pekerjaan yang tercipta terbatas, pajak perusahaan yang masuk ke Finlandia sedikit, dan keuntungan utama hanya dirasakan operator data center," ujarnya. Ia menyoroti bahwa perusahaan internasional melayani pelanggan global, sehingga nilai tambah bagi perekonomian nasional tidak signifikan.
Di tingkat lokal, dampak sosial dan ekologis begitu terasa. Warga Otanmäki, Anni Ranta, mengaku khawatir dengan kebisingan dari lokasi konstruksi di atas tanah berbatu keras yang membuat suara bergema seperti drum. Ia juga menyoroti perpindahan satwa liar, termasuk serigala yang masuk ke desa setelah hutan ditebang. Ranta bahkan mempertimbangkan pindah karena tidak setuju dengan kehadiran Google dan khawatir data center menjadi target geopolitik mengingat posisi Finlandia berbatasan langsung dengan Rusia.
Tekanan publik mendorong munculnya petisi yang telah mengumpulkan lebih dari 93.000 tanda tangan. Petisi itu menuntut regulasi lebih ketat untuk data center dan skema kompensasi bagi masyarakat terdampak. Para pengkritik menilai pemerintah daerah terlalu mudah memberikan izin demi pendapatan jangka pendek, sementara legislasi nasional belum mengikuti laju pembangunan. Kementerian Lingkungan Hidup Finlandia menyatakan sedang memantau perkembangan sektor dan siap mengusulkan amandemen undang-undang bila diperlukan.
Kasus ini juga mempertanyakan keadilan energi: mengapa sumber energi terbarukan Finlandia dimanfaatkan untuk memberi daya pada korporasi internasional, sementara rumah tangga menanggung harga listrik yang melambung? Perdebatan mengenai transparansi kontrak dan pembagian manfaat ekonomi akan terus bergulir. Dengan pemilu yang semakin dekat, publik Finlandia tampaknya menuntut akuntabilitas lebih besar dari perusahaan teknologi global. Akankah insiden ini menjadi preseden bagi negara lain yang juga tengah memburu investasi data center demi ambisi AI?



