Prabowo Cairkan Rp240 Miliar untuk Karhutla Kalbar, Menhut Minta Daerah Tak Salah Gunakan

Presiden Prabowo Subianto telah mengucurkan bantuan senilai Rp240 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Dana itu dikonfirmasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat koordinasi di Ketapang, Jumat (23/10), sebagai bagian dari upaya nasional menghadapi musim kering yang memicu eskalasi titik api di sejumlah wilayah prioritas.

Penyaluran dilakukan bertahap. Tahap pertama, Rp200 miliar ditransfer langsung ke kas provinsi dan sepuluh kabupaten/kota. Setelah evaluasi, pemerintah mengajukan tambahan untuk empat daerah yang belum menerima alokasi awal—Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau—sehingga total bantuan menjadi Rp240 miliar. Menurut Raja Juli, dana tambahan sudah masuk ke rekening daerah sekitar dua hari sebelum pernyataannya.

Yang membedakan bantuan ini dari instrumen sebelumnya adalah posisinya sebagai dana desentralisasi. Pemerintah daerah diberi keleluasaan mengelola sendiri, dengan acuan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Raja Juli menegaskan agar bupati dan gubernur memanfaatkan dana secara maksimal dan sesuai peruntukan, bukan mengalihkannya ke kebutuhan lain. Pernyataan itu menyiratkan kekhawatiran lama soal serapan anggaran bencana yang kerap lambat atau tidak tepat sasaran.

"Tahap pertama sudah turun Rp200 miliar dan langsung ditransfer kepada gubernur maupun bupati terkait. Total bantuan presiden untuk penanganan karhutla Rp240 miliar," ujar Raja Juli dalam keterangan tertulis.

Rapat koordinasi di Ketapang dihadiri Gubernur Kalbar Ria Rosa, Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen Budi Irawan, Direktur Modifikasi Cuaca Edison Kurnia, Kapolda Kalbar Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar, Dandim 1203 Letkol Inf Zulkarnaen Galib, dan Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama. Kehadiran lintas institusi itu menunjukkan penanganan karhutla tidak lagi hanya urusan Kementerian Kehutanan, tetapi melibatkan aparat keamanan dan otoritas cuaca.

Pemerintah pusat juga menegaskan bahwa Rp240 miliar tersebut tidak mencakup biaya operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing yang dijalankan BNPB, BMKG, Kementerian Kehutanan, serta kementerian lain. Artinya, total belanja negara untuk karhutla di Kalbar sebenarnya lebih besar dari angka yang disosialisasikan. Pemisahan pos ini penting agar publik bisa menilai efektivitas masing-masing instrumen: apakah dana daerah benar-benar mempercepat pemadaman, atau justru tumpang tindih dengan operasi pusat.

Kalimantan Barat berada di jajaran enam provinsi prioritas karhutla, bersama Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Riau. Pemilihan prioritas biasanya didasarkan pada histori titik panas, kondisi gambut, serta kapasitas fiskal daerah. Namun, status prioritas tidak otomatis menjamin kesiapan birokrasi lokal dalam mengeksekusi belanja darurat. Di sinilah risiko utama: dana bisa tersedia, tetapi tanpa perencanaan pengadaan yang matang, penyerapannya justru tertinggal dari laju kebakaran.

Ke depan, efektivitas bantuan Rp240 miliar akan diuji oleh dua hal: kecepatan realisasi di tingkat kabupaten dan transparansi pelaporannya. Publik perlu melihat apakah dana itu berujung pada penurunan titik api secara terukur, atau hanya menjadi pos anggaran yang habis tanpa dampak signifikan. Jika pola lama terulang—serapan lambat dan pengawasan lemah—maka bantuan presiden hanya akan menjadi catatan administratif, bukan solusi di lapangan.