Nvidia hingga Microsoft Beri Ultimatum 12 Bulan ke Pemerintah Inggris: Redam Protes Datacenter atau Proyek Terancam

Kelompok perusahaan infrastruktur kecerdasan artifisial yang menaungi Nvidia, Microsoft, dan Cisco memberikan tenggat tegas kepada pemerintah Inggris: hanya tersisa sekitar satu tahun untuk meredam gelombang penolakan publik terhadap pusat data sebelum gelombang protes gaya Amerika Serikat (AS) benar-benar mengganggu pembangunan. Desakan ini disampaikan melalui dokumen resmi kepada kabinet Partai Buruh, sebagaimana dikutip The Guardian, dan menjadi sinyal bahwa industri AI mulai panik menghadapi resistensi warga.

Mereka menilai dua faktor domestik mempercepat kemarahan publik: musim panas kering berturut-turut yang memicu kekhawatiran pasokan air, serta tagihan energi rumah tangga yang terus melonjak. Dua isu itu membuat proyek "gudang komputer" berukuran raksasa—yang menyedot listrik dan air dalam jumlah besar untuk melatih model AI—kini diawasi ketat oleh komunitas lokal, bukan lagi hanya oleh regulator pusat.

Melalui gugus tugas bernama Sovereign AI Leadership (SAIL), perusahaan-perusahaan tersebut mendesak menteri membuat semacam "pakta kemakmuran" yang mengikat pemerintah pusat, industri, dan daerah. Salah satu usulan konkretnya: dewan kota yang menyetujui pembangunan pusat data diberi keleluasaan menahan sebagian besar penerimaan pajak properti (business rates) dari fasilitas tersebut, alih-alih menyetorkannya seluruhnya ke kas negara.

Kekhawatiran SAIL bukan tanpa dasar. Mereka mengutip pengalaman AS, tempat oposisi lokal terorganisir berhasil menghentikan proyek yang izinnya sudah lengkap, bahkan memunculkan moratorium di negara bagian yang biasanya ramah investasi. Menurut analisis kelompok itu, isu AI sebenarnya hanya pemicu permukaan; akar penolakan lebih dalam—kecurigaan terhadap janji korporasi dan pemerintah, ketakutan aset mangkrak, serta kekhawatiran biaya listrik yang dibebankan ke warga.

"Inggris memiliki jendela—kami memperkirakan sekitar 12 bulan—untuk membangun pakta yang memperoleh persetujuan publik sebelum pola penolakan itu mengakar," demikian pernyataan SAIL dalam dokumennya.

Ketua SAIL, Steve Rigby, menegaskan bahwa tujuannya bukan menerbitkan dokumen strategi baru, melainkan mendorong aksi berdaya guna tinggi yang mempercepat transisi Inggris menuju ekonomi berbasis AI. Namun kelompok itu belum menghitung berapa beban fiskal yang harus ditanggung pemerintah pusat jika dewan kota diizinkan menahan seluruh pajak properti dari pusat data.

Penolakan terhadap pusat data juga dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran atas keamanan sistem AI. Sepanjang musim panas lalu, beberapa perusahaan terbesar—termasuk OpenAI, Anthropic, dan Google—tampak kehilangan kendali atas sebagian model AI paling mutakhir mereka. Sejumlah demonstran mulai beralih ke aksi langsung, sementara keanggotaan kelompok kampanye anti-AI tumbuh pesat.

Pihak penentang menilai tawaran insentif fiskal hanyalah upaya menyuap komunitas. Direktur PauseAI UK, Joseph Miller, menyebut warga akan merasa direndahkan jika dibujuk oleh perusahaan teknologi raksasa yang tidak memiliki kepentingan sama dengan mereka. Ia justru menilai kekhawatiran perusahaan teknologi itu wajar. Senada, Direktur Action to Protect Rural Scotland, Kat Jones, menyatakan industri telah kehilangan momentum untuk membendung oposisi; ia mencatat 15 kampanye lokal di Skotlandia tengah bergerak menolak pembangunan yang dianggap merusak lingkungan.

Direktur advokasi Foxglove, Donald Campbell, menuduh perusahaan teknologi besar selama bertahun-tahun memaksakan proyek pusat data yang sangat mencemari melalui sistem perencanaan dengan tabir kerahasiaan. Ia memperingatkan bahwa skema bagi hasil pajak properti tidak akan membuat raksasa teknologi membayar sepeser pun lebih, sementara tambahan dana untuk dewan kota justru berpotensi menggerus layanan pemerintah pusat seperti NHS.

Pemerintah Inggris membantah mengabaikan dampak lingkungan. Juru bicara pemerintah menyatakan pusat data semestinya menciptakan lapangan kerja dan rantai pasok domestik, memberi investasi bagi komunitas setempat, serta memprioritaskan energi bersih dan penggunaan air yang bertanggung jawab. London juga mengklaim telah mengumumkan kebijakan yang memungkinkan otoritas lokal di zona pertumbuhan AI di Inggris menahan seluruh tambahan pajak properti yang dihasilkan.

Bagi Indonesia, dinamika di Inggris ini layak dicermati. Rencana pembangunan pusat data nasional dan masuknya investasi AI global akan menghadapi persoalan serupa: kesediaan warga menerima beban listrik dan air demi pertumbuhan ekonomi digital. Jika Jakarta hanya menawarkan insentif fiskal tanpa skema transparan soal manfaat lokal, risiko resistensi publik bisa menyalip laju investasi. Pertanyaannya, akankah pemerintah menyusun kontrak sosial bagi pusat data sebelum protes—bukan sesudah—muncul di daerah?