Menteri AI Inggris Peringatkan Dominasi "Tech Bros dan Oligarki" dalam Pengembangan Kecerdasan Buatan
Baca dalam 60 detik
- Kanishka Narayan, menteri AI pertama Inggris, menegaskan bahwa demokrasi dan publik harus mengendalikan AI, bukan segelintir elite teknologi.
- Pemerintah Inggris menguji model AI frontier untuk keamanan siber dan menemukan 500 kerentanan baru dengan biaya hanya £13.000.
- Inggris berupaya membangun kapasitas AI domestik agar tidak bergantung pada negara lain dan mampu membentuk kondisi kerja.
Menteri Kecerdasan Buatan Inggris, Kanishka Narayan, menyatakan bahwa pengembangan AI tidak boleh diserahkan kepada segelintir pengusaha teknologi dan oligarki. Dalam wawancara dengan podcast Political Thinking BBC, ia menekankan bahwa publik dan demokrasi harus memegang kendali atas arah teknologi tersebut, bukan membiarkannya dikuasai kepentingan segelintir pihak.
Narayan, yang menjabat sebagai menteri kabinet khusus AI pertama di Inggris sejak Juli lalu, membandingkan revolusi AI dengan Revolusi Industri era Victoria. Menurutnya, skala perubahan yang dibawa AI "sesuatu yang belum pernah kita lihat selama puluhan tahun" dan bahkan dalam beberapa hal melampaui Revolusi Industri. Ia mengingatkan bahwa transisi pada Revolusi Industri memang membawa hasil baik bagi negara secara keseluruhan, tetapi prosesnya sangat menyakitkan bagi banyak orang. Karena itu, Inggris perlu mengelola transisi AI dengan lebih baik.
Pernyataan Narayan ini muncul hanya sehari sebelum Barclays mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap 5.000 karyawan sebagai bagian dari efisiensi berbasis AI. Beberapa hari sebelumnya, sebuah celah keamanan siber yang memengaruhi jutaan situs web ditemukan dengan bantuan AI. Dua peristiwa ini menggambarkan betapa cepatnya dampak AI merambah dunia kerja dan infrastruktur digital.
Narayan menegaskan bahwa selain menarik tuas regulasi, Inggris harus membangun kemampuan AI di dalam negeri. "Kita perlu membangun teknologi untuk membela diri dan tumbuh, sehingga kita memiliki daya tawar internasional," ujarnya. Ia menyoroti ketergantungan Inggris pada negara lain untuk komponen teknologi esensial. Dengan membangun AI sendiri, Inggris dapat membentuk kondisi kerja dan tidak sekadar menjadi pengguna teknologi yang dikembangkan di luar negeri.
"Hal fundamental adalah publik Inggris dan demokrasi harus menegaskan kekuasaan daripada menyerahkannya kepada tech bros dan oligarki," kata Narayan.
Ia juga menolak anggapan bahwa hanya Amerika Serikat dan China yang berperan penting dalam AI. Menurutnya, Institut Keamanan AI Inggris telah menerima kunjungan dari "setiap laboratorium AS" yang meminta pengujian model sebelum diterapkan. Ini menunjukkan bahwa Inggris masih memiliki posisi strategis dalam ekosistem AI global, terutama dalam hal pengujian dan keamanan.
Dalam konteks Indonesia, peringatan Narayan relevan mengingat Indonesia sedang gencar mendorong pengembangan AI nasional melalui berbagai inisiatif, termasuk pembentukan lembaga riset AI dan regulasi perlindungan data. Ketergantungan pada teknologi asing, terutama dari Amerika Serikat dan China, menjadi tantangan tersendiri. Indonesia perlu memastikan bahwa pengembangan AI tidak hanya dikuasai oleh korporasi besar, tetapi juga melibatkan publik dan negara untuk menjaga kedaulatan digital. Pelajaran dari Inggris menunjukkan bahwa investasi dalam kapasitas domestik dan pengujian keamanan yang murah namun efektif dapat menjadi langkah awal yang strategis.
Ke depan, Narayan mengisyaratkan kemungkinan pengumuman terkait AI dalam anggaran belanja negara minggu depan, setelah berbicara dengan Menteri Keuangan John Healey. Meski tidak merinci bentuknya, sinyal ini menunjukkan bahwa AI akan menjadi prioritas fiskal. Pertanyaannya, akankah Inggris mampu mewujudkan transisi AI yang inklusif dan berdaulat, atau justru semakin bergantung pada kekuatan korporasi global?
