Premier NSW Chris Minns Dituduh Cederai Putusan Mahkamah Agung demi Ekspansi Tambang Batu Bara

Keputusan Mahkamah Agung Australia yang menyatakan Pemerintah New South Wales (NSW) bertanggung jawab atas emisi dari batu bara yang diekspor seharusnya menjadi pukulan telak bagi industri fosil. Namun, kurang dari dua pekan setelah putusan itu, Premier NSW Chris Minns justru mengumumkan rencana legislasi khusus yang memungkinkan perusahaan tambang yang sama, MACH Energy, menambah produksi di tambang Mount Pleasant hingga hampir sepertiga—melewati proses persetujuan perencanaan dan pengawasan pengadilan. Langkah ini memicu pertanyaan mendasar tentang supremasi hukum dan konsistensi kebijakan iklim di Australia.

Putusan Mahkamah Agung sendiri berawal dari gugatan kelompok masyarakat Denman Aberdeen Muswellbrook Scone Healthy Environment Group, yang dipimpin dua guru sains pensiunan, Wendy Wales dan Tony Lonergan. Mereka menuntut agar izin tambang Mount Pleasant mempertimbangkan dampak emisi dari pembakaran batu bara yang diekspor. Setelah perjuangan empat tahun, pengadilan tertinggi negeri itu memenangkan mereka, menegaskan bahwa kondisi pengurangan polusi iklim belum dipertimbangkan dengan semestinya. Kemenangan ini dipandang sebagai preseden penting bahwa perusahaan tambang tidak bisa lagi melempar tanggung jawab emisi ke luar negeri.

Namun, respons pemerintah NSW dinilai kontraproduktif. Minns beralasan legislasi itu diperlukan untuk melindungi 400 lapangan kerja. Argumen tersebut langsung menuai kritik karena tambang Mount Pleasant sebenarnya sudah memiliki izin beroperasi hingga 2032. Menurut para pengamat, jika tujuannya melindungi pekerja, seharusnya pemerintah fokus pada program transisi yang adil, bukan menempuh jalan pintas yang mengorbankan integritas proses hukum dan komitmen iklim. Langkah ini juga dikhawatirkan menciptakan preseden bagi perusahaan lain untuk mengabaikan putusan pengadilan.

Kritik tidak hanya datang dari aktivis lingkungan. Jack Egan, seorang guru dan penyintas kebakaran hutan Black Summer 2019 yang kehilangan rumahnya, menyatakan kekecewaannya. Ia menilai keputusan Minns sebagai bentuk pengkhianatan terhadap warga biasa yang telah berjuang menegakkan hukum. Egan bersama sembilan warga Australia lainnya membawa kasus ini ke Komite Hak Asasi Manusia PBB, menuduh Australia melanggar hak hidup, keluarga, dan rumah dengan terus mendukung ekspor batu bara dan gas. Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen Australia terhadap transisi energi yang adil dan penghormatan pada putusan pengadilan.

"Kami tidak senang mengadukan pemerintah sendiri, tetapi kami sudah mencoba segala cara. Polusi dari tambang-tambang ini akan kembali merugikan kita semua," kata Egan, seperti dikutip dari The Guardian.

Dalam konteks global, langkah NSW ini bertentangan dengan tren internasional yang semakin meninggalkan batu bara. Banyak negara maju telah berkomitmen mengurangi emisi dan beralih ke energi terbarukan. Keputusan Minns tidak hanya merusak citra Australia di mata dunia, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan diplomatik, terutama dengan negara-negara yang menjadi tujuan ekspor batu bara Australia. Selain itu, investasi pada energi terbarukan bisa terhambat karena pemerintah masih memberi sinyal bahwa bisnis batu bara tetap menguntungkan.

Bagi Indonesia, sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar dunia, perkembangan ini patut dicermati. Kebijakan Australia yang melonggarkan ekspansi tambang dapat mempengaruhi harga dan permintaan batu bara di pasar global, yang pada gilirannya berdampak pada penerimaan negara dan rencana transisi energi Indonesia. Jika Australia, negara maju dengan komitmen iklim yang relatif progresif, masih meloloskan ekspansi batu bara, tekanan bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi bisa semakin longgar. Namun, masyarakat sipil Indonesia dapat belajar dari keberhasilan kelompok warga Australia dalam menggunakan jalur hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan korporasi atas dampak iklim.

Ke depan, keputusan Chris Minns akan menjadi ujian bagi kredibilitas kebijakan iklim Australia di mata investor dan komunitas internasional. Apakah legislasi khusus ini akan lolos parlemen, dan bagaimana reaksi Mahkamah Agung jika digugat kembali? Yang jelas, langkah ini telah mencoreng prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan. Jika pemerintah terus mengabaikan putusan pengadilan dan bukti ilmiah, bukan tidak mungkin gelombang protes dan gugatan hukum akan semakin besar, baik di dalam maupun di luar negeri.