EPA Akui PFOA dan PFOS Masih Diproduksi di AS, Klaim Phase-Out Resmi Dicabut

Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) secara diam-diam meralat klaimnya bahwa dua senyawa PFAS paling berbahaya—PFOA dan PFOS—telah dihentikan produksinya di Negeri Paman Sam. Perubahan kata di situs resmi EPA itu mengonfirmasi bahwa kedua bahan kimia tersebut masih diproduksi hingga kini, meski telah lama diketahui memicu berbagai penyakit serius.

Langkah EPA ini merupakan buntut dari pengaduan yang dilayangkan organisasi nirlaba Public Employees for Environmental Responsibility (Peer). Mereka menuding EPA telah memberi gambaran keliru kepada publik. Sebelumnya, situs EPA menyatakan, “Produksi dan impor PFOA juga telah dihentikan di Amerika Serikat.” Kini, redaksinya berubah menjadi, “Sejumlah kuantitas PFOA mungkin masih diproduksi, diimpor, dan digunakan oleh perusahaan…”

Perubahan itu disampaikan EPA melalui surat tertanggal 18 September dari Asisten Administrator Bidang Keamanan Kimia dan Pencegahan Polusi, Douglas Troutman. Ia menulis bahwa pihaknya sedang memperbarui situs web sebagai respons atas permintaan Peer. Situs EPA juga mencatat bahwa PFOS masih digunakan dalam beberapa aplikasi terbatas.

Kyla Bennett, mantan ilmuwan EPA yang kini menjabat Direktur Kebijakan Sains di Peer, menegaskan bahwa produk Inhance menimbulkan “ancaman serius dan berkelanjutan bagi kesehatan masyarakat.” Ia menyambut baik keterbukaan EPA, namun menilai pengakuan itu belum cukup. “Sudah saatnya tindakan penegakan hukum yang efektif diambil,” ujarnya.

“Jika suatu bahan kimia tidak memiliki kadar aman, mengapa produksinya masih diizinkan? Semua ini masuk akal jika Anda memahami bahwa EPA adalah perpanjangan tangan industri, terutama di bawah pemerintahan Trump.” — Kyla Bennett, mantan ilmuwan EPA

Inhance sendiri membantah produknya melepaskan PFOA dalam kadar terukur. Dalam pernyataan kepada The Guardian, Chief Commercial Officer Inhance, Patricia van Ee, menyebut zat tersebut hanya “ketidakmurnian” dan mengklaim telah mengurangi kadarnya hingga 90 persen. Ia juga merujuk pada kajian risiko pihak ketiga yang menyimpulkan paparan tersebut tidak menimbulkan risiko tidak wajar bagi kesehatan manusia atau lingkungan.

Sejarah panjang menunjukkan bahwa komitmen “phase-out” yang dicanangkan EPA pada 2015—setelah gugatan DuPont di Virginia Barat—tidak pernah menjadi larangan resmi. Kesepakatan dengan delapan produsen PFAS saat itu hanya bersifat sukarela. Akibatnya, produksi PFOA dan PFOS terus berlangsung, dan EPA baru menyadari skala kontaminasi pada 2020 setelah pengujian Peer menemukan kadar PFAS tinggi dalam pestisida yang disimpan di wadah Inhance.

Sejak itu, EPA beberapa kali memerintahkan Inhance menghentikan produksi, termasuk pada Maret 2022 dan Desember 2023. Namun, perintah terakhir dibatalkan oleh pengadilan banding federal. Gugatan Peer pun kandas karena hakim menilai organisasi itu tidak memiliki kedudukan hukum. Hingga kini, EPA tampak kehabisan daya untuk menegakkan aturan, sementara Inhance tetap beroperasi.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin penting. Sebagai negara yang masih mengimpor berbagai produk plastik dan kemasan dari Amerika Serikat, risiko masuknya barang yang terkontaminasi PFAS perlu diwaspadai. Regulasi domestik tentang bahan kimia berbahaya dan keamanan pangan masih lemah, sehingga pengawasan terhadap impor kemasan plastik harus diperketat. Pelajaran dari AS menunjukkan bahwa komitmen penghentian produksi tanpa sanksi tegas hanya menjadi formalitas kosong.

Ke depan, pertanyaannya sederhana: akankah EPA beralih dari retorika “phase-out” menuju larangan total, atau justru membiarkan PFOA dan PFOS terus mengalir ke rantai pasok global? Tanpa tekanan publik dan pengawasan ketat, pengakuan terbaru ini hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah panjang kelalaian industri.