Defisit Anggaran AS Tembus Rp31.000 Triliun, Sinyal Bahaya bagi Ekonomi Global
Baca dalam 60 detik
- Defisit fiskal Amerika Serikat mencapai 1,992 triliun dolar AS pada tahun fiskal 2026, melonjak 12 persen dari periode sebelumnya dan menjadi yang terburuk ketiga sepanjang sejarah.
- Belanja jaminan sosial dan Medicare menyumbang porsi terbesar, sementara pendapatan dari bea masuk terpangkas refund pasca-putusan Mahkamah Agung.
- Membengkaknya utang pemerintah AS berpotensi menekan imbal hasil obligasi global, memicu arus modal keluar dari negara berkembang, dan mempersempit ruang fiskal Indonesia.
Pemerintah Amerika Serikat menutup tahun fiskal 2026 dengan defisit anggaran hampir 2 triliun dolar AS, tepatnya 1,992 triliun dolar AS, menurut laporan Departemen Keuangan yang dirilis Jumat. Angka itu naik sekitar 12 persen dibandingkan defisit tahun fiskal sebelumnya sebesar 1,775 triliun dolar AS, dan menandai tahun ke-25 berturut-turut Washington beroperasi dalam posisi merah. Terakhir kali AS mencatat surplus adalah pada 2001.
Ini adalah defisit terbesar ketiga dalam sejarah Negeri Paman Sam, hanya kalah dari 2020 dan 2021 ketika pandemi Covid-19 memaksa pemerintah menggelontorkan stimulus triliunan dolar. Yang membedakan, kali ini tidak ada krisis kesehatan yang memicu belanja darurat. Penerimaan dan pengeluaran sama-sama mencetak rekor tertinggi, tetapi laju belanja jauh melampaui pertumbuhan pendapatan.
Tekanan fiskal ini telah mengguncang pasar obligasi. Pekan lalu, imbal hasil surat utang AS tenor 10 tahun dan 30 tahun menyentuh level tertinggi dalam 24 tahun, cerminan kekhawatiran trader terhadap keberlanjutan utang negara adidaya tersebut. Total utang publik AS kini melampaui 40 triliun dolar AS, lebih dari dua kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir.
Dari sisi belanja, program Jaminan Sosial menelan hampir 1,7 triliun dolar AS, naik moderat dari sekitar 1,6 triliun dolar AS pada 2025. Medicare menyusul dengan biaya hampir 1,1 triliun dolar AS, melonjak dari sebelumnya yang masih di bawah 1 triliun dolar AS. Bunga bersih utang, yang dihitung dari bunga bruto dikurangi bunga yang diterima, juga menembus 1 triliun dolar AS. Sepanjang tahun fiskal 2026, pemerintah AS membayar lebih dari 1,3 triliun dolar AS bunga atas utang publiknya.
Di sisi penerimaan, pajak penghasilan individu menyumbang lebih dari 2,8 triliun dolar AS, naik sekitar 7 persen secara tahunan. Namun, pajak penghasilan korporasi hanya memberikan 381 miliar dolar AS, turun sekitar 70 miliar dolar AS dari tahun fiskal 2025. Penurunan ini akibat pemotongan pajak yang tertuang dalam paket legislasi One Big Beautiful Bill Act yang disahkan Kongres tahun lalu.
Kebijakan tarif yang digagas Presiden Donald Trump untuk menambal defisit tidak sepenuhnya berjalan mulus. Meski penerimaan bea masuk bruto mencetak rekor, total pendapatan dari pos ini tergerus kewajiban pengembalian dana setelah Mahkamah Agung memutuskan banyak tarif tersebut inkonstitusional. Refund miliaran dolar harus dialirkan kembali ke peritel.
Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan kepada CNBC pada Agustus bahwa AS dapat "tumbuh dari" tumpukan utangnya. "Pesan kami kepada sekutu dan mitra dagang adalah pertumbuhan global adalah cara untuk mengatasi gunung utang ini," ujarnya.
Laporan ini juga mencatat defisit bulanan September sebesar 27 miliar dolar AS, berbalik dari surplus 198 miliar dolar AS pada bulan yang sama tahun lalu. Angka ini memperkuat gambaran bahwa posisi fiskal AS semakin rapuh menjelang tahun pemilu.
Konteks Indonesia
Bagi Indonesia, membengkaknya defisit AS bukan sekadar berita jauh di seberang. Imbal hasil obligasi AS yang melesat ke level tertinggi dalam dua dekade cenderung menarik modal global kembali ke aset dolar, menekan nilai tukar rupiah dan memperlebar spread imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). Jika yield US Treasury terus naik, biaya pinjaman pemerintah Indonesia di pasar internasional berpotensi ikut meningkat, sementara Bank Indonesia menghadapi dilema antara menahan suku bunga untuk stabilitas kurs atau menurunkannya guna mendorong pertumbuhan.
Selain itu, ketidakpastian kebijakan tarif AS dapat mengganggu arus ekspor Indonesia, terutama komoditas dan produk manufaktur yang selama ini menikmati akses pasar Amerika. Refund tarif yang dikembalikan ke peritel AS menunjukkan bahwa kebijakan proteksionisme pun menghadapi kendala hukum, menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha di negara mitra dagang.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Washington mampu mengerem laju belanja atau justru terjebak dalam spiral utang yang semakin dalam. Bagi investor global, termasuk di Indonesia, sinyal dari pasar obligasi AS akan menjadi barometer penting untuk mengukur risiko dan mengatur strategi alokasi aset dalam beberapa kuartal mendatang.
