Burnham Minta Hansard Dikoreksi Usai Sebut 'Individu' Bertanggung Jawab atas Pembunuhan Widdecombe
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Andy Burnham meminta perbaikan catatan resmi parlemen setelah pernyataannya di PMQs dinilai melanggar asas praduga tak bersalah.
- Kritik datang dari Partai Konservatif yang menuding pernyataan itu melanggar aturan sub judice karena kasus masih berjalan.
- Pemerintah berdalih Burnham hanya salah bicara dan telah meminta maaf, sementara koreksi Hansard akan segera dipublikasikan.
Perdana Menteri Andy Burnham meminta catatan resmi parlemen, Hansard, dikoreksi setelah dalam sesi Prime Minister's Questions (PMQs) ia menyebut seorang "individu" sebagai "penanggung jawab pembunuhan" Ann Widdecombe. Permintaan ini muncul setelah tekanan dari Partai Konservatif yang menilai pernyataan tersebut melanggar asas praduga tak bersalah dan aturan sub judice.
Insiden bermula pada Rabu ketika Burnham menjawab pertanyaan di parlemen. Ia menyebut seorang individu bertanggung jawab atas tewasnya Widdecombe, mantan menteri Konservatif yang juga juru bicara Partai Reform. Padahal, proses hukum atas kasus tersebut belum selesai. Joshua Kerry, 28 tahun, telah didakwa atas pembunuhan Widdecombe pada Juli lalu, namun belum mengajukan pembelaan. Sidang dengan hakim Pengadilan Tinggi dijadwalkan pada 8 Juni tahun depan, dengan sidang pembelaan dan manajemen perkara pada 29 Januari.
Juru bicara Kantor Perdana Menteri (No 10) menyatakan koreksi telah diajukan ke Hansard dan akan "dipublikasikan dalam waktu dekat". Langkah ini diambil untuk menjaga akurasi catatan resmi parlemen sekaligus meredam polemik yang berkembang.
Pada Kamis, Jesse Norman, shadow leader of the House of Commons dari Partai Konservatif, menuduh Burnham melanggar aturan sub judice. Aturan ini melarang anggota parlemen merujuk pada kasus pengadilan yang sedang berjalan untuk menghindari memengaruhi hasil persidangan. Norman menambahkan bahwa pernyataan PM di PMQs telah "melanggar praduga tak bersalah yang dijamin hukum". Ia meminta Alan Campbell, menteri pemerintah yang menjabat Leader of the House, untuk "mengoreksi catatan, menarik pernyataan, dan meminta maaf atas nama perdana menteri".
Menanggapi tuntutan itu, Sir Alan Campbell menyatakan bahwa perdana menteri telah "mengakui salah bicara, meminta maaf, dan mengoreksi catatan". Ia menegaskan, "Tidak ada alasan untuk salah bicara di Dewan, dan saya tidak mencoba menutupinya, tetapi perdana menteri ini dikenal karena keaslian dan semangat dalam cara ia merespons." Campbell menambahkan bahwa salah bicara bukan hal luar biasa bagi perdana menteri atau siapa pun di parlemen, dan sepanjang catatan dikoreksi, hal itu harus dilihat secara proporsional.
"Tidak ada alasan untuk salah bicara di Dewan... tetapi perdana menteri ini dikenal karena keaslian dan semangat dalam cara ia merespons." — Sir Alan Campbell, Leader of the House
Kasus ini menyoroti ketegangan antara kebebasan berekspresi politik dan kewajiban hukum untuk tidak memengaruhi proses peradilan. Di Indonesia, prinsip serupa diatur dalam Kode Etik Peradilan dan UU Kekuasaan Kehakiman yang melarang intervensi terhadap perkara yang sedang berjalan. Pernyataan pejabat publik yang menyebut seseorang bersalah sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dapat dikategorikan sebagai contempt of court atau pelanggaran etik. Meski sistem hukum Indonesia tidak mengenal Hansard, mekanisme koreksi dan permintaan maaf publik menjadi preseden penting bagi akuntabilitas pejabat.
Ke depan, publik akan mencermati apakah koreksi Hansard benar-benar dipublikasikan dan apakah Burnham akan menghadapi konsekuensi politik lebih lanjut. Partai Konservatif kemungkinan terus menekan isu ini untuk menggambarkan pemerintah tidak hati-hati dalam berbicara. Sementara itu, proses hukum terhadap Kerry tetap berjalan dan menjadi ujian bagi independensi peradilan Inggris. Akankah insiden ini mendorong peninjauan ulang aturan sub judice di parlemen, atau justru menjadi preseden bahwa permintaan maaf sudah cukup untuk menyelesaikan pelanggaran etik?
