Masa Depan Politik Hijau: Reform UK Gempur Deklarasi Iklim, Bisakah Gerakan Lingkungan Bertahan?

Pertarungan politik hijau di Inggris tidak lagi sekadar soal kursi di parlemen, melainkan perang narasi yang menentukan apakah komitmen iklim mampu bertahan di level akar rumput. Insiden di Dewan King's Lynn dan West Norfolk menjadi penanda penting: seorang anggota dewan dari Partai Reform UK, Austen Moore, mengajukan mosi untuk mencabut deklarasi darurat iklim yang telah ditetapkan pada 2021. Mosi itu akhirnya ditolak dengan suara 33 banding 7, tetapi prosesnya memperlihatkan kerentanan konsensus lingkungan ketika populisme kanan menguji batas-batasnya.

Ironi tak terhindarkan muncul ketika rapat dewan pada akhir Juni lalu harus ditunda akibat suhu ekstrem yang menyengat ruang sidang. Sejumlah pihak menyoroti kontradiksi tersebut, namun Moore tetap melanjutkan agenda ke pekan berikutnya. Seorang ilmuwan lokal yang juga anggota Extinction Rebellion melaporkan jalannya debat secara langsung, lengkap dengan peta wilayah yang menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten, termasuk King's Lynn, berada di bawah ambang banjir tahunan. Fakta itu seharusnya cukup untuk meredam ambisi pencabutan, tetapi tidak demikian.

Pola serupa terjadi di sejumlah dewan lain yang dikuasai Reform. Di Kent, anggota dewan Linden Kemkaran berargumen bahwa perubahan iklim bukan masalah karena dunia pernah lebih hangat pada era Romawi, dan karbon dioksida justru disebut sebagai gas renik yang esensial bagi kehidupan. Argumen semacam ini, betapapun cacat secara ilmiah, terus menyebar dan memengaruhi persepsi publik. Setiap kemenangan lokal menjadi bukti palsu bahwa pandangan anti-iklim adalah arus utama.

Laporan terbaru Caroline Lucas dan filsuf lingkungan Rupert Read menawarkan alternatif yang mereka sebut "eco-popularisme". Berbeda dari eco-populisme yang mengandalkan dikotomi emosional, pendekatan ini menekankan tindakan konkret yang benar-benar mengubah hidup orang banyak, sehingga dengan sendirinya menjadi populer. Gagasan ini muncul dari kesadaran bahwa narasi bencana yang abstrak justru memperkuat pesimisme dan mempercepat laju populisme kanan.

"Kita tidak bisa menunggu realitas menampar politik. Tidak ada gelombang panas, banjir, atau El Nino yang akan menghentikan perang salib populis kanan terhadap aksi iklim."

Populis kanan memiliki seperangkat argumen yang bersifat swasembada: semakin sering diulang, semakin dipercaya. Mereka menyebut aksi iklim terlalu mahal, net zero sebagai kemewahan elite, dan kebijakan seperti zona emisi rendah atau kota 15 menit sebagai ancaman bagi rakyat kecil. Menunjuk langsung ke Nigel Farage yang menerima jutaan pound dari miliarder kripto non-domisili memang menggoda, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan. Selama biaya hidup dan ketidakpastian masa depan tidak ditangani, narasi iklim akan terus kalah di medan pertempuran lokal.

Pemerintah yang hanya membekukan tarif bus atau memangkas PPN pemanas tidak menyentuh kegelisahan mendasar. Masyarakat membutuhkan rencana nyata untuk energi yang lebih murah dan hijau, ketahanan pangan, serta mitigasi cuaca ekstrem. Aksi lokal yang terlihat dan terukur harus didukung, disiarkan, dan dirayakan dalam debat publik. Sebaliknya, diskursus yang tenggelam dalam pola global dan bencana tanpa batas hanya memperkuat rasa tak berdaya, yang kemudian menjadi bahan bakar bagi populis.

Paradoks paling mencolok dalam debat iklim adalah sikap kanan ekstrem yang berbicara seolah bencana tidak nyata, tetapi bertindak seolah bencana sudah di depan mata. Sementara kiri berbicara tentang katastrofe, namun bertindak seolah masih ada waktu. Ketidakkonsistenan ini memperkuat rasa impoten, baik di tingkat nasional maupun individu. Tanpa perubahan arah, bahkan mereka yang secara prinsip tidak rentan terhadap populisme kanan akan menyerah pada ekonya, yaitu keputusasaan.

Di King's Lynn, Reform mulai mencuri bahasa "pembangunan ketahanan" sebagai pengganti aksi iklim. Namun yang mereka maksud bukan restorasi gambut, koperasi pangan, rumah yang diretrofit, atau tenaga angin milik komunitas. Ini adalah janji palsu: belanja iklim dikurangi, sehingga komunitas dianggap lebih tangguh. Anggota dewan dari semua partai bersatu menolak mosi tersebut, dan politik nasional maupun lokal bisa belajar dari persatuan itu. Namun tidak ada partai yang bisa menunggu lawan untuk bersatu.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin. Dengan komitmen net zero 2060 dan tantangan deforestasi serta transisi energi, narasi populis yang menolak aksi iklim dapat menggoyahkan konsensus. Koherensi kebijakan, komunikasi yang membumi, dan bukti nyata di tingkat lokal akan menentukan apakah transisi hijau bertahan atau tersapu gelombang politik jangka pendek. Pertanyaannya kini: apakah gerakan lingkungan mampu merumuskan bahasa yang menyentuh kehidupan sehari-hari sebelum populisme kanan menguasai panggung?