Regulasi Kripto AS Beralih ke SEC dan CFTC: Peluang Inovasi atau Perlindungan Pemain Lama?

Kegagalan Digital Asset Market Clarity Act untuk maju di Senat Amerika Serikat telah mengalihkan tongkat estafet regulasi kripto ke dua lembaga utama: Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Langkah ini membuka prospek lebih banyak perdagangan dan investasi bergerak onchain, namun menyisakan pertanyaan mendasar: seberapa besar kepastian yang bisa diberikan regulator tanpa campur tangan Kongres?

Wawancara dengan eksekutif senior dan pakar hukum menunjukkan konsensus bahwa regulasi akan terus bergerak. Namun, ekspektasi mereka berbeda soal apakah tindakan lembaga dapat menjadi fondasi yang tahan lama atau justru membuat bisnis beradaptasi dengan aturan yang rentan terhadap perubahan politik dan hukum.

Lev Breydo, asisten profesor hukum di William & Mary Law School, menilai Clarity mengungkap perpecahan di dalam industri, mulai dari ketentuan etika hingga pertarungan imbal hasil dengan bank komunitas. "Koalisi yang tampak bersatu melawan Gensler menemukan bahwa definisi menciptakan pemenang dan pecundang," ujarnya.

Meski mengalami kemunduran, lembaga-lembaga bergerak cepat mengisi kekosongan regulasi. SEC memperkenalkan "Innovation Exemption" selama lima tahun pada 17 September, yang memungkinkan venue yang memenuhi syarat memperdagangkan saham AS yang ditokenisasi melalui kolam likuiditas blockchain sambil menyusun aturan permanen. CFTC menyusul pada 5 Oktober dengan meminta masukan mengenai aturan perdagangan kripto ritel berleverage dan kategori registrasi baru untuk pasar kripto. Proses ini memulai tahap komentar publik dan pembuatan aturan yang panjang, bukan langsung memberlakukan aturan.

Sementara itu, proposal kustodi SEC pada 1 Oktober akan mengizinkan perusahaan trust negara bagian menjaga kripto klien dan memungkinkan penasihat serta dana menyimpannya sendiri dalam kondisi tertentu. Menatap 2027, Breydo memperkirakan SEC akan fokus menyelesaikan aturan penawaran dan kustodi serta membangun pengecualian saham yang ditokenisasi. Ia melihat rilis interpretatif bersama lembaga pada Maret sebagai fondasi penting, menggantikan panduan sebelumnya dan memungkinkan koordinasi dalam hukum yang ada.

Namun, celah kunci tetap ada: perdagangan spot biasa tanpa leverage masih belum memiliki pengawasan federal yang komprehensif, di luar kekuatan anti-penipuan dan anti-manipulasi CFTC. Menutup celah ini adalah tujuan utama Clarity.

Bagi sebagian eksekutif, kemunduran legislatif justru mempercepat peluang komersial. "SEC dan CFTC sudah bergerak proaktif memberikan kepastian regulasi yang dibutuhkan pasar, dan itu membuka gelombang M&A di aset digital, jasa keuangan tradisional, dan fintech," kata Paul McCaffery, kepala aset digital di bank investasi KBW.

Matt Hougan, Chief Investment Officer Bitwise, menilai pendekatan lembaga lebih menguntungkan dalam jangka pendek dibandingkan legislasi yang akan memerlukan aturan turunan bertahun-tahun. Ia juga memperkirakan lebih banyak protokol mengadopsi buyback token, terutama model buy-and-burn, menyusul klarifikasi SEC yang memberi investor kepercayaan lebih besar.

Pengembang mencermati apakah regulator membedakan penulisan perangkat lunak dari menjalankan perantara keuangan. Cathy Yoon, chief legal officer di firma riset dan pengembangan Temporal yang berfokus pada Solana, berharap SEC mengakui pengembang sebagai kreator perangkat lunak tanpa mengubah karya mereka menjadi perusahaan sekuritas. "Fakta bahwa staf SEC bersedia mengatakan ini secara eksplisit adalah kemenangan," kata Yoon, seraya mencatat FAQ staf bukanlah aturan SEC.

Michael Lie, kepala aset digital global di market maker Flow Traders, melihat regulasi komprehensif tak terhindarkan seiring keuangan bergerak menuju perdagangan 24/7. Ia mencermati pengecualian inovasi dan perubahan aturan transfer agen, dengan rezim Eropa dan Asia yang sudah maju.

Pakar hukum melihat kemajuan datang bertahap, dengan implementasi sebagai bagian tersulit. "Celah terbesar adalah implementasi," kata Derek Lowrey, kepala hukum di Newton Labs (sebelumnya Magic Labs). Tanpa legislasi, pengawasan venue, perantara, keuangan terdesentralisasi (DeFi), dan pasar spot tetap lebih sulit, ujarnya. Kewajiban anti-pencucian uang, sanksi, dan pencatatan yang ada tetap memberi tim patuh dasar untuk terus membangun.

Kevin Kreuser, general counsel di firma tokenisasi nama domain D3, mengatakan aset dunia nyata yang ditokenisasi sangat membutuhkan batas yurisdiksi yang lebih jelas. "Tindakan lembaga disambut baik, tetapi tidak memberikan kepastian jangka panjang yang sama dengan legislasi," ujarnya.

Jim Petrila, chief legal officer di Dromos Labs, pengembang Aerodrome dan Velodrome, lebih optimistis: likuiditas yang tumbuh dan sekuritas tokenized di blockchain publik bisa membuat pembalikan tidak praktis dalam dua tahun. "Bagi DeFi, sinyalnya bullish," katanya.

Namun, manfaatnya mungkin tidak merata. Hougan berargumen kegagalan Clarity mempertahankan parit regulasi bagi Coinbase (COIN), Kraken, dan incumbent lain, menunda persaingan yang bisa menurunkan biaya. Prospek yang muncul adalah eksperimen lebih cepat, tetapi pertanyaan belum terjawab tentang siapa yang bisa bersaing dan seberapa kokoh aturan baru akan bertahan.

Breydo menegaskan hanya Kongres yang dapat memberikan kerangka komprehensif dengan daya tahan statutori. Sementara itu, pelaku pasar kripto di Indonesia perlu mencermati perkembangan ini karena regulasi AS sering menjadi acuan global, termasuk bagi Bappebti dan OJK dalam menyusun kebijakan aset kripto domestik. Ketidakpastian di AS bisa memperlambat arus investasi ke pasar emerging, tetapi juga membuka peluang bagi negara dengan regulasi lebih jelas untuk menarik modal.

Ke depan, pertanyaannya: akankah pendekatan lembaga yang cepat namun rapuh ini cukup untuk menjaga inovasi tetap di jalur, atau justru menciptakan ketidakpastian baru yang menghambat adopsi institusional?